Taliban Ganti Kementerian Perempuan dengan Polisi Moral

Rezim Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menutup kementerian urusan perempuan dan menggantinya dengan lembaga penegak aturan syariat Islam di kalangan masyarakat.

Palang dengan tulisan "Kementerian Perempuan" dicopot sejumlah pekerja pada Jumat (17/9) dan diganti dengan "Kementerian Doa, Bimbingan, dan Promosi Pencegahan Perilaku Buruk".

Lembaga tersebut terkenal kerap menegakkan doktrin agama yang ketat saat rezim Taliban berkuasa era 1996-2001 lalu.

Lihat Juga : Taliban Minta Siswa Kembali Sekolah, Tak Singgung Nasib Siswi

Para pekerja juga mengusir pegawai kementerian perempuan dari gedung tersebut hingga menimbulkan aksi protes.

Karyawan wanita mengatakan mereka telah mencoba datang untuk bekerja seperti biasa selama beberapa minggu terakhir sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan.

Namun, melalui video yang diambil di depan gedung kementerian itu, para pegawai perempuan di kementerian itu mengaku dilarang bekerja hingga diperintahkan pulang ke rumah.

Salah satu karyawan wanita berkata gedung kementerian akhirnya dikunci pada Kamis (16/9).

"Saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga saya. Ketika kementerian (perempuan) saja sudah tidak ada, apa yang harus dilakukan perempuan Afghanistan?" ucap wanita tersebut kepada Reuters.

Lihat Juga : ANALISIS Masa Depan Suram Perempuan Afghanistan di Rezim Taliban

Hingga kini tak ada pejabat Taliban yang mengomentari situasi ini.

Sebelum Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada 2001 lalu, rezim Taliban menerapkan serangkaian aturan yang mengekang peran dan hak perempuan di negara itu.

Selama pemerintahan Taliban itu, Kementerian Doa, Bimbingan, dan Promosi Perilaku Buruk beroperasi dan dikenal sebagai polisi moral. Lembaga itu kerap menegakkan interpretasi hukum Islam di kalangan masyarakat, terutama aturan berpakaian pada perempuan.

Kementerian tersebut terkenal kejam lantaran kerap menghukum para pelanggar di depan publik seperti mencambuk perempuan yang dinilai berpakaian tidak sopan atau melanggar aturan lainnya.

Penutupan kementerian perempuan pun dinilai sejumlah pihak semakin memperlihatkan bahwa Taliban belum berubah sesuai janjinya, terutama soal perlindungan hak perempuan.

Belakangan, Taliban juga mengeluarkan sejumlah aturan seperti melarang perempuan berolahraga, mewajibkan perempuan pergi dengan wali, melarang perempuan bekerja bersama laki-laki, hingga menganggap tugas perempuan hanya melahirkan sehingga tak mampu bekerja di pemerintahan.

Meski Taliban telah mengizinkan perempuan sekolah hingga perguruan tinggi bahkan pascasarjana, berbagai syarat masih diterapkan untuk membatasi gerak perempuan seperti aturan berpakaian hingga penentuan mata pelajaran yang bisa diambil kaum wanita.