RI 'Putus' Norwegia, Proyek Deforestasi PBB Bisa Gagal Total
CNN Indonesia
Selasa, 12 Okt 2021 12:48 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
(Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Terlepas dari tujuannya yang mulia, mekanisme REDD+ dinilai sejumlah aktivis lingkungan tidak efektif dan justru menginjak-injak hak masyarakat adat yang kerap bergantung pada hutan.
Selama ini, REDD+ telah meluncurkan ratusan proyek di berbagai negara berkembang pemilik hutan terbesar di dunia. Proyek-proyek itu dilakukan mulai dari skema level nasional hingga level kecil dan swasta yang didukung pemerintah asing.
Namun, banyak proyek REDD+ yang dirundung kontroversi seperti di Kamboja, Peru, dan Republik Demokratik Kongo. Para aktivis lingkungan mengatakan masyarakat lokal tak dilibatkan dalam proyek-proyek REDD+.
Masyarakat adat juga jarang mendapat kompensasi yang layak dari proyek tersebut atas peran mereka melindungi hutan. Padahal, masyarakat adat dinilai menjadi garda terdepan yang kerap menjaga dan melindungi kelestarian hutan dan ekosistemnya.
Dalam beberapa kasus, proyek REDD+ justru memicu konflik dengan masyarakat adat.
Di RD Kongo, masyarakat lokal tidak diajak berkonsultasi sebelum proyek REDD+ dimulai. Hal itu memicu konflik hingga pertumpahan darah di sana, menurut laporan Rainforest Foundation UK.
"Pola arsitektur (dari mekanisme REDD+) sudah keliru, ingin mengurangi deforestasi dengan berdasarkan nilai karbonnya, daripada nilai intrinsik lain yang seharusnya dipertimbangkan juga seperti kondisi manusia dan alamnya," kata Joe Eisen, Direktur Eksekutif Rainforest Foundation UK.
"Potensi hutan jauh lebih banyak daripada hanya dilihat dari jumlah karbon yang dapat mereka serap," paparnya menambahkan.
Menurut para aktivis, keputusan RI menarik diri dari REDD+ menggarisbawahi kelemahan mekanisme kerja sama tersebut.
Dalam kesepakatan itu, Indonesia salah satunya perlu mengembangkan strategi untuk memerangi deforestasi dan menghasilkan sistem pemantauan manajemen hutan.
Namun, menurut laporan Center for Global Development 2015, progres deforestasi lebih lambat dari yang diharapkan dan deforestasi justru meningkat.
Para peneliti lingkungan pun khawatir keputusan Indonesia keluar dari REDD+ menjadi kemunduran upaya penanganan perubahan iklim dari negara tersebut.
Menurut Global Forest Watch, Indonesia pada 2001 memiliki 93,8 juta hektar hutan primer atau hutan purba yang sebagian besar tidak terjamah aktivitas manusia. Luasnya sama seperti negara Mesir.
Sementara itu, pada 2020, Indonesia telah kehilangan hutan primer sebanyak 10 persen atau sebesar negara Portugal.
Keputusan Indonesia mengakhiri kerja sama penanganan deforestasi di bawah mekanisme REDD+ pada September lalu dinilai mengancam program pelestarian hutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mekanisme REDD+ merupakan sebuah kerangka kerja sama di bawah PBB yang bertujuan melestarikan hutan dunia. Dana publik dan swasta dikumpulkan dan diberikan kepada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk menangani masalah deforestasi dan manajemen hutan.
Setelah terlibat dalam mekanisme REDD+ sejak 2007, Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia mengakhiri kerja sama dengan Norwegia selaku donor utama dalam kerangka kerja sama itu terhitung 10 September lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan Pemerintah RI tersebut diambil melalui proses konsultasi intensif dan mempertimbangkan tidak adanya kemajuan konkret dalam implementasi kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran Result Based Payment (RBP) atas realisasi pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton CO2eq pada tahun 2016/2017, yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional," bunyi pernyataan Kemlu RI.
Indonesia disebut hanya menerima sedikit dari total dana bantuan REDD+ US$1 miliar yang dijanjikan Norwegia sebagai donor.
Data Indonesia menunjukkan deforestasi memang melambat selama lima tahun terakhir. Namun, Indonesia dikabarkan tak kunjung menerima dana pertama sebesar US$56 juta dari REDD+ sebagai bantuan atas pencapaian ini.
Seorang pejabat Indonesia mengatakan keputusan mengakhiri kerja sama REDD+ salah satunya karena Norwegia tidak menunjukkan "niat baik" dan tetap menetapkan persyaratan tambahan seperti dokumentasi tentang bagaimana aliran dana itu dipakai.
Indonesia pun menegaskan keputusannya keluar dari REDD+ "tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen negara memenuhi target pengurangan emisi."
Namun, sejumlah pihak khawatir langkah Indonesia tersebut kembali memperbesar ancaman deforestasi di negara dengan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia ini.
Sebab, melindungi hutan dan memperbaiki manajemen hutan adalah kunci untuk memenuhi target ambisius perubahan iklim dunia.
Sementara itu, saat ini kehilangan hutan hujan tropis Indonesia akan menyumbang sekitar delapan persen emisi karbon tahunan dunia, menurut platform pemantau lingkungan Global Forest Watch.
"Ini memicu atau menghancurkan iklim global," kata Frances Seymour, pakar kehutanan dari lembaga pemikir lingkungan Amerika Serikat World Resources Insitute seperti dikutip AFP.
Proyek REDD+ picu konflik dengan masyarakat adat, baca di halaman berikutnya...
Mekanisme REDD+ Bermasalah
(Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Terlepas dari tujuannya yang mulia, mekanisme REDD+ dinilai sejumlah aktivis lingkungan tidak efektif dan justru menginjak-injak hak masyarakat adat yang kerap bergantung pada hutan.
Selama ini, REDD+ telah meluncurkan ratusan proyek di berbagai negara berkembang pemilik hutan terbesar di dunia. Proyek-proyek itu dilakukan mulai dari skema level nasional hingga level kecil dan swasta yang didukung pemerintah asing.
Namun, banyak proyek REDD+ yang dirundung kontroversi seperti di Kamboja, Peru, dan Republik Demokratik Kongo. Para aktivis lingkungan mengatakan masyarakat lokal tak dilibatkan dalam proyek-proyek REDD+.
Masyarakat adat juga jarang mendapat kompensasi yang layak dari proyek tersebut atas peran mereka melindungi hutan. Padahal, masyarakat adat dinilai menjadi garda terdepan yang kerap menjaga dan melindungi kelestarian hutan dan ekosistemnya.
Dalam beberapa kasus, proyek REDD+ justru memicu konflik dengan masyarakat adat.
Di RD Kongo, masyarakat lokal tidak diajak berkonsultasi sebelum proyek REDD+ dimulai. Hal itu memicu konflik hingga pertumpahan darah di sana, menurut laporan Rainforest Foundation UK.
"Pola arsitektur (dari mekanisme REDD+) sudah keliru, ingin mengurangi deforestasi dengan berdasarkan nilai karbonnya, daripada nilai intrinsik lain yang seharusnya dipertimbangkan juga seperti kondisi manusia dan alamnya," kata Joe Eisen, Direktur Eksekutif Rainforest Foundation UK.
"Potensi hutan jauh lebih banyak daripada hanya dilihat dari jumlah karbon yang dapat mereka serap," paparnya menambahkan.
Menurut para aktivis, keputusan RI menarik diri dari REDD+ menggarisbawahi kelemahan mekanisme kerja sama tersebut.
Dalam kesepakatan itu, Indonesia salah satunya perlu mengembangkan strategi untuk memerangi deforestasi dan menghasilkan sistem pemantauan manajemen hutan.
Namun, menurut laporan Center for Global Development 2015, progres deforestasi lebih lambat dari yang diharapkan dan deforestasi justru meningkat.
Para peneliti lingkungan pun khawatir keputusan Indonesia keluar dari REDD+ menjadi kemunduran upaya penanganan perubahan iklim dari negara tersebut.
Menurut Global Forest Watch, Indonesia pada 2001 memiliki 93,8 juta hektar hutan primer atau hutan purba yang sebagian besar tidak terjamah aktivitas manusia. Luasnya sama seperti negara Mesir.
Sementara itu, pada 2020, Indonesia telah kehilangan hutan primer sebanyak 10 persen atau sebesar negara Portugal.
