Kronologi Wacana Nama Jalan Ataturk di DKI Berujung Protes

Penolakan PKS

Kompak dengan MUI, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Ataturk.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut," kata Khoirudin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS, Minggu (17/10).

Khoirudin menyebut seharusnya keinginan pemerintah itu dikaji ulang. Menurutnya, jejak rekam sejarah Attaturk kerap merugikan kaum muslim dan peradaban manusia.

Lihat Juga : Turki Lanjutkan Diskusi Pembelian Jet Tempur F-16 dari AS

"Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sophia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat kepemerintahan," jelasnya.

Klarifikasi Dubes RI di Ankara

Merespons penolakan ini, Dubes RI di Ankara, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa pemberian nama jalan Bapak Bangsa Turki di Jakarta tidak ditentukan pemerintah Indonesia atau Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

"Sesuai tata krama diplomatik, kita akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki. Yang akan menentukan nama jalannya bukan Pemerintah Indonesia dan juga bukan Pemda DKI," kata Iqbal dalam pernyataan resminya, Minggu (17/10) malam.

"Pemerintah Turki yang akan menentukan nama jalan tersebut nanti. Kita masih menunggu usulan resmi nama jalan tersebut," ia menambahkan.

Apapun nama jalan itu nanti, ia melanjutkan, pasti itu mewakili harapan pemimpin dan rakyat Turki.