Presidensi G20 bagi Indonesia ibarat dua mata pedang. (AP/Gregorio Borgia)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ibarat pedang bermata dua, presidensi G20 tak hanya mengangkat posisi RI di mata dunia. Ada semacam beban tekanan bagi Indonesia pantau negara-negara lain, khususnya dalam mengatasi masalah iklim.
Pembentukan G20 bertujuan agar negara selain G7 dapat mengikuti diskusi ekonomi dan keuangan global yang dilakukan kelompok itu. Kini, isu perubahan iklim turut menjadi salah satu masalah yang diperbincangkan di pertemuan bergengsi ini.
Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 ialah forum internasional yang mengumpulkan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 1997, negara yang tergabung dalam G7 memutuskan untuk membentuk G20.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Presiden RI Joko Widodo.
Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan perubahan iklim global. Alasannya, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia.
Mengemban kedudukan presidensi G20 membuat sikap Indonesia dalam mengatasi masalah iklim akan menjadi sorotan dunia internasional."Posisi Indonesia untuk isu perubahan iklim adalah sangat konsisten. Kita bekerja keras memenuhi yang sudah kita janjikan. Kita (Indonesia) tidak ingin ikut dalam retorika yang akhirnya tidak dapat kita jalankan," kata Jokowi.
"Rencana kebijakan yang sedang dipersiapkan RI akan terus dimonitor, dikritik, dan ditanggapi oleh dunia, dengan tingkat kesantunan bahasa yang sangat berbeda," tutur Pengamat Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11) ketika ditanya soal pengaruh presidensi G20 bagi Indonesia.
"Atensi dan mata dunia akan tertuju ke Indonesia," ucap Pengamat HI Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11) saat ditanyai pertanyaan yang sama.
Kemungkinan Desakan Internasional untuk Indonesia Atasi Iklim
Tak hanya bakal jadi sorotan masyarakat internasional, Indonesia kemungkinan berhadapan dengan desakan negara-negara yang memiliki komitmen iklim tinggi.
"Saya kira akan ada tekanan dan itu sudah jelas termasuk dari kami, juga dari negara-negara yang lain di G20 yang mempunyai komitmen iklim yang lebih jelas dan lebih ambisius dari Indonesia," tutur Country Director Greenpeace Leonard Simanjuntak kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11).
Beberapa negara yang memiliki komitmen iklim yang kuat antara lain European Union, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, menurut Leonard.
Tak hanya menghadapi desakan dari negara dengan komitmen iklim yang kuat, Indonesia juga harus mendorong dan memberi contoh negara yang belum berkomitmen mengatasi perubahan iklim.
Indonesia harus bisa membuat negara-negara itu bersedia masuk ke dalam kesepakatan yang bertujuan menjaga kenaikan suhu Bumi tak lebih dari 1,5 derajat celsius.
"Indonesia seharusnya mendorong negara-negara yang komitmen iklimnya kurang ambisius, seperti China dan India, atau bahkan problematik seperti Saudi Arabia dan Australia, untuk masuk ke jalur 1,5 derajat," kata Leonard.
"Problemnya, Indonesia sendiri komitmen iklimnya masih kurang ambisius dan belum masuk ke jalur 1,5 derajat."
Tugas Presidensi G20, baca di halaman berikutnya...
Sebelumnya, India sempat dikabarkan menolak menerapkan target emisi nol karbon. Alasannya, negara itu menilai krisis iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara maju di masa lalu.
Sekretaris Lingkungan India RP Gupta menilai negaranya adalah korban dari krisis iklim, bukan penyumbang emisi. Ia juga mengatakan karbon nol bersih bukanlah cara yang sesuai untuk menangani masalah iklim.
"Ini berkaitan dengan banyaknya karbon yang Anda keluarkan di atmosfer sebelum mencapai karbon nol bersih, itu yang lebih penting," tambah Gupta.
Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup India Bhupendra Yadav mengatakan bahwa negaranya tak akan menambah target pengurangan emisi karbon. Pasalnya, India menilai negara maju tidak memenuhi target pengurangan emisi karbon mereka.
"Kami merasa tanggung jawab historis harus dilaksanakan secara serius. Karena India hampir mencapai NDC (Nationally Determined Contribution)-nya tepat waktu," tambahnya, merujuk pada pandangan India yang menilai negara maju harus lebih bertanggung jawab atas emisi karbon global.
Tugas Presidensi G20 dan Masalah Iklim
Leonard menekankan, tugas Indonesia dalam presidensi G20 ini ialah harus mengelola dinamika di dalam kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah iklim tadi.
Indonesia berhadapan dengan negara dengan komitmen iklim yang ambisius. Namun, RI juga harus mendorong negara yang komitmen iklimnya kurang agar mau mengikuti kesepakatan menjaga kenaikan suhu Bumi tak lebih dari 1,5 derajat.
Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mendesak negara maju memenuhi target bantuan yang mereka janjikan pada negara berkembang.
"Secara resmi, Indonesia menyatakan (target pengurangan emisi karbon) 29 persen harus usaha sendiri, 41 persen kalau dibantu internasional. Dimensi itu sebenarnya valid. Kan dunia juga berusaha, komitmen USD100 miliar per tahun itu belum terpenuhi. Memang belum terpenuhi sampai sekarang dan itu harus (terpenuhi) oleh negara-negara Utara," kata Leonard.
Sebelumnya, negara-negara kaya di dunia berjanji untuk memberikan US$100 Miliar (Rp1.432 triliun, kurs Rp14.328 untuk satu dollar) kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun, janji ini masih belum terpenuhi.
"Uang 100 miliar dolar sangat penting untuk mengkatalisasi aliran keuangan yang jauh lebih besar," kata Direktur Eksekutif Dana Iklim Hijau (GCF) Yannick Glemarec.
Maka dari itu, RI perlu menyadari perannya dalam presidensi G20 ini untuk mengatasi masalah iklim. Indonesia perlu mendesak semua pihak untuk bekerja sama di tengah perbedaan pandangan yang terjadi.
Pemerintah Indonesia juga harus sadar, presidensi G20 ini membuat semua mata tertuju kepadanya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ibarat pedang bermata dua, presidensi G20 tak hanya mengangkat posisi RI di mata dunia. Ada semacam beban tekanan bagi Indonesia pantau negara-negara lain, khususnya dalam mengatasi masalah iklim.
Pembentukan G20 bertujuan agar negara selain G7 dapat mengikuti diskusi ekonomi dan keuangan global yang dilakukan kelompok itu. Kini, isu perubahan iklim turut menjadi salah satu masalah yang diperbincangkan di pertemuan bergengsi ini.
Mengutip situs resmi G20, pertemuan G20 ialah forum internasional yang mengumpulkan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada 1997, negara yang tergabung dalam G7 memutuskan untuk membentuk G20.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia ingin G20 memberikan contoh, Indonesia ingin G20 memimpin dunia, dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata," kata Presiden RI Joko Widodo.
Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penanganan perubahan iklim global. Alasannya, Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia.
Mengemban kedudukan presidensi G20 membuat sikap Indonesia dalam mengatasi masalah iklim akan menjadi sorotan dunia internasional."Posisi Indonesia untuk isu perubahan iklim adalah sangat konsisten. Kita bekerja keras memenuhi yang sudah kita janjikan. Kita (Indonesia) tidak ingin ikut dalam retorika yang akhirnya tidak dapat kita jalankan," kata Jokowi.
"Rencana kebijakan yang sedang dipersiapkan RI akan terus dimonitor, dikritik, dan ditanggapi oleh dunia, dengan tingkat kesantunan bahasa yang sangat berbeda," tutur Pengamat Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11) ketika ditanya soal pengaruh presidensi G20 bagi Indonesia.
"Atensi dan mata dunia akan tertuju ke Indonesia," ucap Pengamat HI Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana pada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11) saat ditanyai pertanyaan yang sama.
Kemungkinan Desakan Internasional untuk Indonesia Atasi Iklim
Tak hanya bakal jadi sorotan masyarakat internasional, Indonesia kemungkinan berhadapan dengan desakan negara-negara yang memiliki komitmen iklim tinggi.
"Saya kira akan ada tekanan dan itu sudah jelas termasuk dari kami, juga dari negara-negara yang lain di G20 yang mempunyai komitmen iklim yang lebih jelas dan lebih ambisius dari Indonesia," tutur Country Director Greenpeace Leonard Simanjuntak kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11).
Beberapa negara yang memiliki komitmen iklim yang kuat antara lain European Union, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, menurut Leonard.
Tak hanya menghadapi desakan dari negara dengan komitmen iklim yang kuat, Indonesia juga harus mendorong dan memberi contoh negara yang belum berkomitmen mengatasi perubahan iklim.
Indonesia harus bisa membuat negara-negara itu bersedia masuk ke dalam kesepakatan yang bertujuan menjaga kenaikan suhu Bumi tak lebih dari 1,5 derajat celsius.
"Indonesia seharusnya mendorong negara-negara yang komitmen iklimnya kurang ambisius, seperti China dan India, atau bahkan problematik seperti Saudi Arabia dan Australia, untuk masuk ke jalur 1,5 derajat," kata Leonard.
"Problemnya, Indonesia sendiri komitmen iklimnya masih kurang ambisius dan belum masuk ke jalur 1,5 derajat."
Tugas Presidensi G20, baca di halaman berikutnya...
Komitmen Atasi Masalah Iklim
Presiden Jokowi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi. (REUTERS/GUGLIELMO MANGIAPANE)
Sebelumnya, India sempat dikabarkan menolak menerapkan target emisi nol karbon. Alasannya, negara itu menilai krisis iklim yang terjadi saat ini disebabkan oleh emisi karbon negara maju di masa lalu.
Sekretaris Lingkungan India RP Gupta menilai negaranya adalah korban dari krisis iklim, bukan penyumbang emisi. Ia juga mengatakan karbon nol bersih bukanlah cara yang sesuai untuk menangani masalah iklim.
"Ini berkaitan dengan banyaknya karbon yang Anda keluarkan di atmosfer sebelum mencapai karbon nol bersih, itu yang lebih penting," tambah Gupta.
Tak hanya itu, Menteri Lingkungan Hidup India Bhupendra Yadav mengatakan bahwa negaranya tak akan menambah target pengurangan emisi karbon. Pasalnya, India menilai negara maju tidak memenuhi target pengurangan emisi karbon mereka.
"Kami merasa tanggung jawab historis harus dilaksanakan secara serius. Karena India hampir mencapai NDC (Nationally Determined Contribution)-nya tepat waktu," tambahnya, merujuk pada pandangan India yang menilai negara maju harus lebih bertanggung jawab atas emisi karbon global.
Tugas Presidensi G20 dan Masalah Iklim
Leonard menekankan, tugas Indonesia dalam presidensi G20 ini ialah harus mengelola dinamika di dalam kelompok yang memiliki pandangan berbeda terkait masalah iklim tadi.
Indonesia berhadapan dengan negara dengan komitmen iklim yang ambisius. Namun, RI juga harus mendorong negara yang komitmen iklimnya kurang agar mau mengikuti kesepakatan menjaga kenaikan suhu Bumi tak lebih dari 1,5 derajat.
Walaupun demikian, Indonesia juga perlu mendesak negara maju memenuhi target bantuan yang mereka janjikan pada negara berkembang.
"Secara resmi, Indonesia menyatakan (target pengurangan emisi karbon) 29 persen harus usaha sendiri, 41 persen kalau dibantu internasional. Dimensi itu sebenarnya valid. Kan dunia juga berusaha, komitmen USD100 miliar per tahun itu belum terpenuhi. Memang belum terpenuhi sampai sekarang dan itu harus (terpenuhi) oleh negara-negara Utara," kata Leonard.
Sebelumnya, negara-negara kaya di dunia berjanji untuk memberikan US$100 Miliar (Rp1.432 triliun, kurs Rp14.328 untuk satu dollar) kepada negara berkembang untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Namun, janji ini masih belum terpenuhi.
"Uang 100 miliar dolar sangat penting untuk mengkatalisasi aliran keuangan yang jauh lebih besar," kata Direktur Eksekutif Dana Iklim Hijau (GCF) Yannick Glemarec.
Maka dari itu, RI perlu menyadari perannya dalam presidensi G20 ini untuk mengatasi masalah iklim. Indonesia perlu mendesak semua pihak untuk bekerja sama di tengah perbedaan pandangan yang terjadi.
Pemerintah Indonesia juga harus sadar, presidensi G20 ini membuat semua mata tertuju kepadanya.
