6 Masalah Pemicu Ketegangan AS-Israel, soal Iran hingga China

3. Organisasi Palestina yang Dilabeli Israel Teroris

November lalu, Gantz menunjuk enam organisasi hak asasi manusia Palestina terkemuka yang beroperasi di Tepi Barat sebagai kelompok teroris.

Penunjukan itu akan memungkinkan pemerintah Israel melarang grup tersebut, meskipun belum jelas apakah pemerintah telah mengambil langkah-langkah demikian.

LSM tersebut, menurut Gantz, berafiliasi dengan pasukan Pembebasan Palestina, yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel sebagai kelompok teroris.

Tindakan itu memicu kecaman dari komunitas internasional, tak terkecuali AS. Pemerintahan Biden juga mengatakan pihaknya lengah dengan penunjukan tersebut.

Para pejabat Israel mengaku AS sudah diberitahu sebelumnya dan informasi intelijen soal kelompok-kelompok itu juga dibagikan.

Lihat Juga : 5 Negara dengan Kapal Selam Terbaik di Dunia, AS hingga China

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, telah memberi isyarat bahwa pemerintahan Biden masih kurang yakin dengan intelijen apa pun yang ditawarkan Israel. Dia justru menyatakan dukungannya untuk LSM Palestina.

"Minggu ini, saya berkesempatan bertemu dengan para pemimpin masyarakat sipil di Ramallah," kata Thomas-Greenfield di Twitter pada 20 November setelah kunjungan ke Israel dan Tepi Barat.

"Saya terinspirasi oleh pekerjaan mereka untuk memajukan demokrasi, hak asasi manusia, dan peluang ekonomi bagi rakyat Palestina. Kami mendukung peran LSM Palestina dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia di mana pun itu terjadi."

Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, serangan pemukim menciptakan situasi keamanan yang serius bagi warga Palestina. Ia juga mengaku telah membicarakan dengan pejabat Israel.

4. Konsulat Yerusalem

Biden menyuarakan kembali konsulat AS di Yerusalem, yang merupakan tempat hubungan AS-Palestina, sebelum Trump menutup pada 2019.

Baik Bennett dan Lapid, telah mengatakan itu tidak boleh terjadi.

Pemerintahan Biden mengatakan pihaknya bertekad memenuhi janji itu, yang dipandang sebagai kunci untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai Israel-Palestina menuju soal solusi dua negara.

Lapid berusaha meyakinkan rekannya,Blinken, masalah tersebut bisa membahayakan pemerintah Bennett dan dirinya.

Pembukaan konsulat mungkin tak bisa terealisasi tanpa persetujuan eksplisit Israel. Memberikan persetujuan akan membuat Tel Aviv mengakui klaim Palestina atas kota Yerusalem.

Lihat Juga : 3 Negara Tetangga RI Deteksi Varian Omicron

Para pejabat Israel mengatakan sedang mencari jalan keluar yang akan menyelamatkan kedua belah pihak. Salah satunya, mungkin dengan membuka konsulat di daerah Tepi Barat yang tidak dilihat sebagai Yerusalem.

5. Mata-mata

Pemerintahan Biden memberikan sanksi kepada dua perusahaan spyware Israel, NSO dan Candira, pada Desember ini.

Menurutnya, pemerintah yang represif menggunakan alat untuk mengancam tatanan internasional berbasis aturan.

Apple menggugat NSO karena menjual spyware peretasan ponselnya kepada pemerintah yang menggunakan untuk memata-matai para aktivis dan jurnalis.

Biden menginginkan jawaban atas tindakan Israel. Namun demikian, mereka tak mengambil sikap terhadap pemerintah Israel di masa mendatang.

"Kami menantikan diskusi lebih lanjut dengan pemerintah Israel untuk memastikan bahwa produk perusahaan-perusahaan ini tidak digunakan untuk menargetkan pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan orang lain yang tidak seharusnya menjadi sasaran," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Ned Price.

6. Isu China

Satu masalah yang telah merebak dari pemerintahan Trump hingga pemerintahan Biden: meningkatnya perdagangan Israel dengan China.

Seperti Trump, Biden juga waspada terhadap ancaman yang dia lihat sebagai peningkatan perang China dan bersiap untuk menghadapi negara itu.

Sampai sekarang, dia sedang mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade tahun depan di Beijing.

Baik pemerintahan Biden maupun Trump berharap Israel, sebagai sekutu, membatalkan hubungan dengan China. Terutama di bidang infrastruktur yang berisiko memperlihatkan teknologi AS.

Namun Israel belum mengubah arah kebijakan. Pada bulan Oktober saja, Israel menolak menandatangani pernyataan PBB yang mengutuk perlakuan China terhadap Uighur.

Isu soal China juga mungkin merupakan isu yang paling sensitif saat Lapid dan Blinken bertemu.

"Pentingnya China bagi ekonomi Israel sangat besar, dan kami harus menemukan cara membahas masalah ini dengan cara yang tidak merugikan kepentingan Israel," kata seorang pejabat yang dekat dengan Lapid saat itu.