UNHCR Tanggapi Protes Ekstrem Pengungsi di Indonesia

Anak-anak pengungsi itu, kata Mitra Suryono, mendapat semacam sertifikat tamat sekolah. Hal ini, lantaran dalam salah satu administrasi di sekolah negeri membutuhkan Nomor Induk Siswa (NIS). Dan, mereka tak memilikinya.

"Yang sudah-sudah, ya artinya, mereka belum bisa mendapat ijazah yang sah, tapi minimal ada sertifikat kelulusan bahwa mereka sudah menamatkan sekolah,"terangnya.

Lihat Juga : Putin Bakal Kirim Spesialis Virus ke Afsel untuk Teliti Omicron

UNHCR tengah memperjuangkan soal ijazah itu. Mitra berharap ke depan hal tersebut bisa diperbaiki.

"Anak-anak yang sekolah di sekolah negeri itu kami harapkan bisa mendapatkan ijazah atau sertifikat yang sah," ujarnya.

Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya pun tetap sulit. Terlebih, SMP atau SMA tak semenjamur SD. Pun, ketika sudah lulus. Mereka tak punya akses untuk bekerja.

Sehingga alternatif yang disediakan UNHCR adalah program pemberdayaan. Mereka bekerja sama dengan sejumlah pihak agar para pengungsi punya keterampilan.

Fasilitasi Program Sponsorship

Sementara untuk sponsorship, UNHCR hanya membantu memfasilitasi. Misalnya, ada keluarga pengungsi yang tinggal di Australia, kemudian mereka ingin anggotanya yang di Indonesia menyusul dengan menggunakan program sponsorship.

"Kami bisa bantu fasilitasi mereka yang mau berangkat pakai sponsorship mereka. kita berikan dokumen yang dibutuhkan," lanjut Mitra.

Pekan lalu, empat pengungsi Afghanistan di Pekanbaru menjahit mulut sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan nasib mereka yang terlantar bertahun-tahun di negara ini.

Lihat Juga : Koalisi AS Resmi Setop Gempur ISIS di Irak usai 7 Tahun

Langkah Itu sebagai simbol suara para pengungsi yang tak berdaya di seluruh dunia.

Sejak awal November, para pengungsi rutin menggelar aksi di depan kantor UNHCR. Namun, belum ada respons dari lembaga terkait.

Aksi serupa juga digelar di Medan. Sangkin putus asa dengan nasib, seorang pengungsi melakukan aksi bakar diri. UNHCR pun menjadi sorotan.

Salah satu yang melancarkan kritik ke negara itu adalah organisasi non pemerintahan, Solidarity Indonesia for Refugee (SIR).

"Bukti UNHCR tidak serius mengatasi persoalan ini dari banyaknya warga international di Indonesia yang sedang mencari suaka dan pengungsi depresi. Terakhir pengungsi dari Afghanistan yang transit di Medan bakar diri," kata Pendiri SIR Ali Yusuf, dikutip dari rilis SIR, beberapa hari lalu.

Indonesia bukan negara yang turut menandatangani Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sistem penentuan status pengungsi.

Pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Masalah kian rumit, saat puluhan negara mengurangi kuota imigran lantaran kebanjiran pengungsi.