Deret Negara Asia Pecahan Uni Soviet yang Berkonflik

3. Turkmenistan

Saat Uni Soviet runtuh, Turkmenistan khawatir akan perekonomian negara. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada Oktober 1991.

Pemimpin lama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, menjadi presiden pertama Turkmenistan. Ia kerap kali disebut Turkmenbashi, "pemimpin bangsa Turkmenistan."

Namun di era pemerintahannya, ia gagal meningkatkan kualitas hidup penduduk meski banyak investor asing masuk. Niyazov tampak sibuk mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup dengan terus mengejar proyek mewah untuk menopang kekuasaan nya.

Salah satunya, patung emas yang serupa dengan Niyazov yakni Neutrality Arch . Patung ini sengaja dirancang agar terus menghadap matahari. Kemudian, ia menyerukan pembuatan Danau Zaman Keemasan untuk dibangun di padang pasir dengan biaya US$ 6 miliar.

Menurut laporan Britannica, pada akhir 2006, setelah lebih dari dua dekade berkuasa, Niyazov meninggal mendadak karena gagal jantung. Posisi itu kemudian digantikan oleh Mantan Menteri Kesehatan, Gurbanguly Berdymukhammedov.

Berdymukhamedov berusaha 'membuang' peninggalan pemerintahan sebelumnya, seperti memindahkan patung dari pusat kota hingga mengembalikan nama hari dalam seminggu dan bulan, yang tadinya menggunakan nama Niyazov.

Lihat Juga : Presiden Kazakhstan Perintahkan Tembak Mati 'Teroris' Tanpa Peringatan

4. Kirgistan

Kirgistan resmi menjadi negara berdaulat pada 31 Agustus 1991.

Sebagian besar wilayah negara ini merupakan dataran tinggi atau pegunungan.

Dari sisi populasi, penduduk Kirgistan masih tergolong muda. Lebih dari separuh populasi berusia di bawah 30 tahun, sementara hampir sepertiga berusia di bawah 15 tahun.

Tingkat kematian juga sedikit lebih rendah dari rata-rata global, pun dengan tingkat kelahiran sedikit di atas rata-rata.

Kirgistan adalah republik multipartai kesatuan dengan satu dewan legislatif. Konstitusi 1993, yang menggantikan konstitusi era Soviet yang berlaku sejak 1978, mengakui banyak hak dan kebebasan warga negara. Aturan ini mampu membuat presiden menerapkan amandemen melalui referendum nasional

Namun, pada 2010 sebuah konstitusi baru disahkan usai bentrokan etnis dan penggulingan Presiden. Kurmanbek Bakiyev.

Hal ini membuat banyak perubahan seperti menetapkan batasan untuk mencegah satu partai mendominasi sistem politik. Kemudian pada 2021, sebuah konstitusi baru dibuat dan mengembalikan pemerintah ke sistem presidensial.

5. Uzbekistan

Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, Uzbekistan mengadopsi simbol kedaulatan seperti konstitusi baru, mata uang, lagu kebangsaan, dan bendera.
Tingkat keragaman dalam populasi Uzbekistan berkurang, karena banyak orang, termasuk Yahudi, Jerman, Yunani, Turki Meskhetian, dan Slavia, di khawatir dengan etnosentrisme Uzbekistan.

Di internal Uzbekistan, kelompok militan Islam berusaha mendapat tempat di negara itu. Dan tindakan menyebabkan pecahnya kekerasan dan penganiayaan terhadap banyak umat Muslim.

Uzbekistan mendukung kampanye pemerintah AS di Afghanistan, sehingga memungkinkan pasukan Washington menggunakan pangkalan udara Uzbekistan mulai tahun 2001.

Upaya pemerintah untuk mencapai stabilitas mengorbankan politik dan hak asasi manusia, yang memuncak dalam tragedi Mei 2005. Ketika itu, pasukan militer menembaki sekelompok besar pengunjuk rasa yang berkumpul di kota Andijon.

Kelompok hak asasi memperkirakan, 700 hingga 1.500 warga sipil tewas dalam pembantaian itu.

Insiden tersebut menuai kecaman internasional dan beberapa sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat tetapi status quo represif Uzbekistan tetap utuh.

Uzbekistan juga menghadapi kritik internasional atas mobilisasi kerja paksa yang dijalankan negara untuk industri kapas, yang setiap tahun menyaksikan sekitar satu juta anak-anak dan orang dewasa dipaksa memanen kapas. Mereka hanya diberi upah sedikit atau tanpa bayaran.

Dikutip Britannica, Uzbekistan mengambil beberapa langkah pada tahun 2012 untuk mengurangi ketergantungannya pada pekerja anak, tetapi praktik merancang ratusan ribu pemetik kapas non-sukarela terus berlanjut. Agen pemerintah juga terus melanjutkan pelecehan dan intimidasi mereka terhadap para pengkritik sistem di dalam Uzbekistan.

Presiden Uzbekistan saat ini adalah Shavkat Mirziyoyev. Ia melakukan beberapa upaya untuk membuka ekonomi dan memperbaiki hubungan Uzbekistan yang terkadang tegang dengan masyarakat internasional.

Dia menunjukkan setidaknya kepedulian untuk masalah hak asasi manusia, membebaskan tahanan politik dan menoleransi beberapa protes publik. Namun terlepas dari reformasi Mirziyoyev, banyak pengamat mencatat perilaku otoriter yang terus berlanjut dan menyarankan bahwa perlu adanya reformasi terutama di bidang pembangunan ekonomi.