Junta Myanmar Ajukan Tuntutan Baru ke Aung San Suu Kyi Terkait Korupsi

Junta Myanmar mengajukan lima tuntutan baru kepada Aung San Suu Kyi terkait korupsi pada Jumat (14/1). Tuntutan ini diduga untuk menahan pengaruh Suu Kyi dari politik negara itu.

Radio Free Asia, tuntutan baru ini diketahui juga diajukan terhadap mantan Presiden Win Myint. Tuntutan korupsi ini terkait pembelian dan penggunaan helikopter dari Dana Penanggulangan Bencana Nasional.

Lihat Juga : Penampakan Tonga usai Gunung Meletus: Tertutup Abu Vulkanik

Mengenai hal ini, tim hukum Aung San Suu Kyi telah mengajukan permohonan terhadap dakwaan baru tersebut. Pengadilan mengatakan akan meninjau permohonan kuasa hukum Suu Kyi pada 21 Januari.

Diketahui awal pekan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Suu Kyi atas kepemilikan walkie-talkie secara ilegal. Sementara sebelumnya, pada 6 Desember, Suu Kyi dijatuhkan hukuman dua tahun penjara karena melanggar aturan Covid-19. Karena tuntutan-tuntutan itu, kini total hukuman Suu Kyi menjadi enam tahun penjara dengan jumlah total tuntutan yang dituduhkan sebanyak 16 kasus.

Sejak Oktober, pengacara Aung San Suu Kyi dilarang memberikan informasi atau bicara di depan publik mengenai dua kasus yang menjerat sang mantan penasihat negara itu.

Lihat Juga : Kisah Rohana, Gadis Keturunan RI Ditinggal Ibu di Malaysia saat Bayi

Aung San Suu Kyi dan Win Myint diketahui ditangkap oleh militer tak lama setelah kudeta 1 Februari 2021 yang menjatuhkan pemerintah NLD.

Junta menuding ada kecurangan dalam pemilihan yang menyebabkan NLD menang telak dalam pemilihan pada November 2020. Namun, hingga kini pihak militer itu belum memberikan bukti atas klaimnya tersebut.

Demonstrasi pun meledak. Warga meminta kembalinya pemerintahan sipil. Dalam protes keras itu, sebanyak 1.469 orang tewas dan lebih dari 8.600 orang ditangkap sejak itu.

Selain 16 dakwaan yang dihadapi Aung San Suu Kyi, junta juga telah mengumumkan rencana untuk menuntutnya kembali karena diduga merekayasa surat suara dalam pemilihan umum.

Para pengamat menilai, tuntutan baru yang dilayangkan pada Suu Kyi merupakan bagian dari upaya militer untuk menyingkirkannya dari perpolitikan negara itu.

Lihat Juga : Korut Kirim Buruh ke China-Rusia Cari Cuan untuk Negara

Pengacara hak asasi manusia, Min Lwin Oo, memberikan komentarnya terkait tuntutan junta terkait korupsi helikopter yang dituduhkan.

"Tanpa helikopter itu, dia mungkin perlu meminta agar Angkatan Udara memberinya transportasi," ujar Lwin Oo.

"Saya tidak berpikir itu merupakan alasan yang baik untuk mengajukan tuntutan terhadapnya. Itu dalih untuk menyingkirkannya dari politik secara permanen," tandasnya.

Senada dengan Lwin Oo, mantan kolega Aung San Suu Kyi, Tint Swe, menyebut dakwaan baru itu merupakan bagian dari skema rezim militer untuk menghilangkan pengaruh Suu Kyi dari politik.

"Saya melihat tuduhan ini sebagai dalih oleh rezim militer untuk menyingkirkannya dari politik dan mencegahnya menjadi pejabat terpilih," tuturnya.

"Dilihat dari tindakan mereka, kami tidak bisa mempercayai janji mereka untuk kembali ke demokrasi (melalui pemilihan baru). Saya pikir mereka meningkatkan biaya karena tekanan internasional meningkat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terganggu olehnya," ucapnya.

Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan tuduhan itu merupakan bagian dari tren "tuduhan palsu" terhadap Aung San Suu Kyi. Tujuannya tidak lain untuk memastikan Suu Kyi tak pernah bisa melawan militer.

"Mereka melihatnya sebagai pembenaran untuk kudeta mereka. Mereka menggunakan ini sebagai contoh mengapa mereka harus menyingkirkannya, dan dari sudut pandang mereka, semakin banyak tuntutan semakin baik," katanya.