Pejabat dan Militer Korut Cekcok Berebut Kargo dari China

Pejabat Korea Utara terlibat cekcok dengan militer karena memperebutkan jatah kompartemen kargo kereta pembawa sumber daya dari China.

Perebutan ini terjadi karena Korut tengah dilanda krisis berkepanjangan karena negara itu sempat menutup seluruh perbatasan negaranya demi mencegah Covid-19.

Lihat Juga : Israel Ungkap Hasrat Jalin Hubungan Resmi dengan Indonesia

Setelah perbatasan dibuka, kereta kargo pembawa sumber daya dari China diizinkan masuk. Namun, lembaga di bawah naungan kabinet pemerintah dan militer berebut jatah kargo tersebut.

"Pembukaan mendadak itu memicu konflik antara lembaga administratif pemerintah," demikian pernyataan salah satu perusahaan dagang pemerintah di Provinsi Utara Pyongyang, akhir pekan lalu.

Sebagaimana dilansir Radio Free Asia, lembaga di bawah naungan kabinet pemerintah Korut ingin menggunakan kargo kereta dari China itu untuk membawa kebutuhan logistik bagi masyarakat dan memulihkan ekonomi.

Lihat Juga : Korut Gelar Ceramah 'Darurat', Warga Bertanya-tanya

Sementara itu, militer yang tak di bawah naungan kabinet, membutuhkan sumber daya sendiri. Mereka kemudian mengambil sebagian besar kompartemen di kereta barang dari China itu.

Di tengah kisruh ini, salah satu sumber dari perusahaan dagang yang berafiliasi dengan militer mengatakan, pengalokasian kargo ini sebenarnya berada di bawah kendali Partai Pusat.

Sumber itu menduga, Komite Pusat Partai Buruh memberikan prioritas kargo kepada Komite Ekonomi Kedua. Sementara itu, sejumlah perusahaan dagang di bawah naungan kabinet pemerintah diklasifikasikan sebagai Komite Ekonomi Pertama.

"Pada akhirnya, perusahaan dagang yang berafiliasi dengan kabinet pemerintahan cenderung kehilangan ruang untuk memenuhi kebutuhan militer," ujar sumber itu.

Ia lalu melanjutkan, "Perusahaan dagang yang tak berafiliasi dengan militer diperlukan untuk membawa kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, tapi mereka tak bisa melakukan apapun karena bukan prioritas utama."

Pejabat kabinet kesal karena Komite Pusat Partai Buruh memberikan banyak kompartemen kargo kepada organisasi-organisasi yang sudah memiliki keistimewaan, seperti militer.

Sementara itu, perusahaan dagang yang tak berafiliasi dengan militer bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang hampir mati.

Beberapa pejabat bahkan menuding pemerintah pusat tak peduli dengan masyarakat. Menurut sumber itu, pemerintah dianggap hanya fokus memulihkan kembali perdagangan demi membantu para elite dan militer.

"Beda dengan masa lalu, yang mana mereka dan saya berbagi kuasa. Sekarang yang paling berkuasa hanya bisa bilang, 'Semua 15 kargo kompartemen milik saya,' perusahaan reguler tak bisa apa-apa," katanya.

Perebutan kompartemen ini terjadi ketika Korut dilanda krisis berkepanjangan setelah menutup perbatasan pada Januari 2020 lalu, demi mencegah Covid-19. Akibat penutupan ini, ekonomi Korut lumpuh dan memicu krisis berkepanjangan.

Sebelum ini, Korut juga sempat membuka perbatasan dengan China pada November 2021 lalu. Namun, perbatasan kembali ditutup sepekan kemudian karena lonjakan kasus Covid-19 di China.