Ukraina Terancam Kehilangan Donetsk-Luhansk usai Crimea Dicaplok Rusia

Ukraina kini terancam kehilangan wilayah Donetsk dan Luhansk usai Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut menyusul konflik di perbatasan yang tak kunjung reda.

Jika kedua wilayah itu betul-betul lepas dari Ukraina dan menjadi negara berdaulat, Donestk dan Luhansk bisa jadi wilayah kedua di bawah pengaruh Rusia, setelah Moskow mencaplok Crimea pada 2014 lalu.

Lihat Juga : Apa yang Perlu Diketahui dari Konflik Ukraina vs Rusia Hari Ini?

Beberapa bulan usai pencaplokan Crimea, kedua Wilayah di Ukraina Timur itu menggelar pemungutan suara untuk mendeklarasikan pemisahan wilayah dan mengajukan diri sebagai bagian dari Rusia.

Namun, menurut laporan CBS News, Moskow tak menerima tawaran itu, tapi memanfaatkan wilayah Donbas sebagai alat untuk menjaga Ukraina agar tetap di oribitnya dan mencegah Kiev bergabung dengan NATO.

Wilayah ini dikuasai kelompok separatis yang didukung Rusia. Mereka kerap bertempur dengan pasukan Ukraina.

Lihat Juga : Perkara Konflik Rusia vs Ukraina yang Makin Membara

Rusia dalam hal ini disebut-sebut turut terlibat dengan mengirim pasukan dan memasok senjata ke kelompok pemberontak. Namun, Moskow membantah. Mereka mengklaim setiap warga Rusia yang bertempur di area itu merupakan sukarelawan.

Usai kekalahan besar pasukan Ukraina, Kiev dan kelompok pemberontak menandatangani gencatan senjata di Minsk, Belarus pada September 2015.

Foto: CNNIndonesia/Astari Kusumawardhani

Kesepakatan itu berisi penarikan semua pasukan asing, pertukaran tahanan dan sandera, amnesti bagi pemberontak, dan janji wilayah separatis bisa memiliki tingkat pemerintahan sendiri.

Namun, belum lama diterapkan kesepakatan itu dilanggar. Pertempuran skala besar pun terjadi pada Januari-Februari 2015. Pasukan Ukraina harus rela menelan pil pahit karena mereka kalah telak.

Lihat Juga : Putin: Ukraina Bagian dari Tanah Rusia Kuno

Untuk meredam konflik yang terus bergejolak, Prancis dan Jerman menengahi agar kedua pihak kembali melakukan kesepakatan damai pada Februari 2015. Perjanjian ini ditandatangani Presiden Rusia, Ukraina, dan dua negara mediator itu.

Kesepakatan Minski menjadi kudeta diplomatik bagi Moskow yang mewajibkan Ukraina memberi status khusus kepada untuk wilayah kelompok separatis. Dengan demikian, mereka punya pasukan keamanan, jaksa dan hakim sendiri.

Meskipun perjanjian Minsk membantu mengakhiri pertempuran besar, tetapi situasi tetap tegang dan pertempuran biasa terus berlanjut.

Kesepakatan Minsk yang terhenti dan harapan Moskow untuk memanfaatkan wilayah separatis untuk mempengaruhi politik Ukraina juga telah gagal.

Namun konflik yang membeku itu telah menguras sumber daya Kiev dan menghalangi tujuannya untuk bergabung dengan NATO.

Moskow terus berusaha mengamankan cengkeramannya di wilayah pemberontak dengan membagikan lebih dari 720 ribu paspor Rusia kepada penduduk di wilayah Ukraina timur itu.

Di tengah meningkatnya ketegangan atas penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina, Prancis dan Jerman memulai upaya baru agar kedua pihak mematuhi kesepakatan 2015.

Menghadapi seruan dari Berlin dan Paris, para pejabat Ukraina mengkritik kesepakatan Minsk dan memperingatkan hal itu bisa menyebabkan kehancuran Kiev.

Dua putaran pembicaraan di Paris dan Berlin antara utusan dari Rusia, Ukraina, Prancis dan Jerman juga tak menuai hasil.

Lihat Juga : Saudi Buka Peluang bagi Pekerja Formal RI, Ada 8 Juta Lowongan

Pekan lalu, bahkan Majelis rendah parlemen Rusia, mendesak Putin mengakui kemerdekaan wilayah pemberontak Ukraina.

Selain itu, ketegangan yang terus meningkat membuat pemimpin kelompok separatis mendesak Putin mengakui kedaulatan wilayah mereka.

Kemudian, Putin menyatakan kemerdekaan Donestk dan Luhansk pada Senin (21/2). Pernyataan tersebut disiarkan di media pemerintah.

"Saya percaya perlu mengambil keputusan yang lama tertunda, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donestsk dan Republik Ralyat Luhansk," kata Putin dikutip AFP, Senin (21/2).

Dalam siaran itu, Putin juga terlihat menandatangani perjanjian timbal balik dengan para pemimpin pemberontak di Kremlin.

Lihat Juga : Arab Saudi Punya Perayaan Baru 22 Februari Ini

Pengakuan Putin secara otomatis menghancurkan perjanjian damai Minsk, yang selanjutnya akan memicu ketegangan dengan Barat.

Langkah tersebut menyusul beberapa hari penembakan yang meletus di sepanjang jalur kontak di Donetsk dan Luhansk.

Pekan lalu, para pemimpin separatis merilis pernyataan video yang mengumumkan evakuasi warga sipil karena ada "agresi" Ukraina.

CBS News melaporkan bahwa data yang disematkan dalam video menunjukan pernyataan mereka telah direkam dua hari sebelumnya saat situasi masih relatif tenang. Hal ini semakin menunjukkan skenario terencana demi memutuskan wilayah itu dari Ukraina.

Ukraina dan Barat menuduh Moskow menyulut ketegangan untuk menciptakan dalih invasi. Rusia malah menuduh Ukraina mencoba merebut kembali wilayah yang dikuasai pemberontak dengan paksa.