Biang Kerok Krisis Besar hingga Kerusuhan di Sri Lanka

Sri Lanka tengah menghadapi krisis besar mulai dari ekonomi hingga politik karena pinjaman yang melambung dan salah kaprah mengelola finansial negara.

Pengamat mengatakan akar krisis di SriLanka karena pemerintah yang tak becus urus ekonomi sehingga menciptakan defisit dan kekurangan anggaran.

Lihat Juga : AS ke RI: Kami Tak Akan Datang Pertemuan G20 jika Ada Rusia

"Kekurangan anggaran menandakan pengeluaran nasional suatu negara melebihi pendapatan nasional dan produksi barang-jasa yang bisa diperjualbelikan tak cukup memadai," demikian menurut Asian Development Bank dikutip Reuters.

Krisis ekonomi bergulir begitu cepat saat Presiden Sri Lanka, Rajapaksa telah memangkas pajak sebagai upaya mengatasi kesulitan ekonomi pada 2019 lalu. Namun langkah ini disebut gagal mendongkrak perekonomian negara.

Setahun kemudian pandemi Covid-19 datang. Wabah ini semakin membuat krisis di Sri Lanka mencapai puncak. Industri pariwisata dan pengiriman uang pekerja asing (dana remittance) lesu.

Lihat Juga : AS Ancam Boikot G20, RI Belum Putuskan Kehadiran Rusia

Program manajemen utang Sri Lanka pun tergelincir dan cadangan devisa anjlok hampir 70 persen salam dua tahun.Lembaga pemeringkat kredit lalu menurunkan peringkat Sri Lanka dan secara efektif mengisolasi negara ini dari pasar modal.

Februari lalu, Sri Lanka hanya memiliki cadangan US$2,31 miliar namun harus membayar utang sebesar US$4 miliar pada 2022.

Krisis valuta asing, lonjakan harga makanan, obat-obatan hingga bahan bakar membuat Sri Lanka meminta bantuan dana ke IMF.

Lihat Juga : ANALISIS Apa Dukungan Pemimpin Serbia-Hungaria Pro-Putin untuk Rusia?

Krisis ekonomi berbuntut gejolak politik dan sipil, baca di halaman berikutnya...Kekurangan mata uang asing membuat pemerintahan Rajapaksa tak mampu membayar impor penting. Salah satunya adalah bahan bakar yang menyebabkan pemadaman listrik selama 13 jam.Selain IMF, Rajapaksa juga meminta bantuan dari China dan India, khususnya bahan bakar.

[Gambas:Video CNN]

Di tengah kesulitan ekonomi yang mencekik, pemadaman listrik membuat warga semakin menderita. Mereka lalu ramai-ramai turun ke jalan dan menuntut pengunduran diri Rajapaksa.

"Presiden mengundang semua partai politik di parlemen untuk menerima jabatan kabinet dan bergabung untuk mencari solusi menangani krisis nasional," demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Sri Lanka pada Senin (4/4) dikutip AFP.

Lihat Juga : Pintu Masuk Kedatangan Internasional Ditambah, Total Jadi 10 Bandara

Dalam pertemuan itu, mereka menekankan solusi harus segera ditemukan "dalam kerangka demokrasi" mengingat krisis yang semakin parah.

Pernyataan tersebut muncul usai 26 menteri Sri Lanka mengundurkan diri imbas krisis yang terjadi.

Gubernur bank sentral Sri Lanka, Ajith Cabraal, juga mengundurkan diri pada hari ini, Senin (4/4).

Lihat Juga : Daftar 11 Negara Usir Diplomat Rusia Imbas Pembantaian di Ukraina

Terbaru Menteri Keuangan Sri Lanka, Ali Sabry, mengundurkan diri sehari usai dilantik. Langkah itu diambil demi kepentingan negaranya.

Kepergian para kabinet itu membuat Rajapaksa 'memutar otak' untuk mencari orang mengisi jabatan yang kosong demi menopang kekuasaan dia.

Namun, tindakan itu dinilai kurang tepat di tengah krisis yang mendera. Pengamat politik, Victor Ivan, mengatakan perombakan kabinet dengan kedok pemerintah nasional tidak akan diterima orang-orang yang menuntut kepergian Rajapaksa.

"Yang dibutuhkan adalah program reformasi yang serius, tidak hanya untuk menghidupkan kembali ekonomi tetapi juga mengatasi masalah pemerintahan," kata Ivan dikutip AFP, Senin (4/4).