Mahmoud Abbas, Penerus Perjuangan Arafat untuk Palestina Merdeka
CNN Indonesia
Selasa, 19 Apr 2022 16:30 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Mahmpud Abbas dianggap otoriter. (AFP/Abbas Momani)
Abbas juga dikritik karena dinilai terlalu otoriter. Ia mulai memerintah Tepi Barat dengan dekrit presiden pada 2007.
Namun, saat kepemimpinannya selesai pada 2009, Abbas mengklaim ia berwenang memerintah untuk setahun lagi, sampai pada pemilihan legislatif diselenggarakan.
Meski demikian, pemilihan itu ditunda dan Abbas tetap menjadi presiden setelah masa jabatannya berakhir.
Walaupun begitu, Abbas memperjuangkan pengakuan internasional akan Palestina. Pada September 2011, ia memberikan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB terkait masuknya Palestina ke badan tersebut. Upaya ini ditolak Israel dan Amerika Serikat.
Namun, Abbas berusaha mendapatkan pengakuan implisit dari PBB, dengan cara menjadikan Palestina sebagai 'negara berstatus bukan anggota, tetapi pengamat.'
Lewat resolusi, status Palestina ini berhasil diraih Abbas pada 29 November 2012. Sebanyak 138 negara mendukung Palestina, sembilan menolak, dan 41 negara abstain.
Resolusi ini juga mendesak Israel dan Palestina untuk kembali membicarakan solusi dua negara, yang selama ini mandek.
Sementara itu, pejabat Israel menentang upaya Abbas untuk mendapatkan pengakuan Palestina. Mereka menyampaikan tindakan tersebut dapat menghambat negosiasi keduanya.
Pada September 2015, Abbas mengumumkan Palestina tak lagi terikat dalam Kesepakatan Oslo, sembari menuding Israel sering melanggar kesepakatan. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato kepada Majelis Umum PBB.
Abbas juga masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia per 2022.
Selain itu, Abbas dikenal sebagai tokoh intelektual dan pragmatis.
Abbas juga ikut andil dalam keputusan Dewan Nasional Palestina, yang setuju bekerja sama dengan kelompok perdamaian Israel.
Selain itu, Abbas menulis berbagai buku dan menikah dengan Amina Abbas. Pasangan tersebut memiliki tiga anak laki-laki.
Mahmoud Abbas merupakan tokoh dan politikus ternama Palestina. Ia sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina pada 2003 dan menjadi presiden pada 2005.
Sebagaimana dilansir Britannica, Abbas merupakan anggota dari gerakan Fatah. Ia juga terus menyuarakan solusi dua negara untuk mendamaikan Israel dan Palestina.
Abbas lahir di Kota Safed, Palestina, yang kini merupakan wilayah Israel. Namun, ia dan keluarganya pergi ke Suriah pada 1968 akibat perang Arab-Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski berstatus sebagai pengungsi, Abbas bisa meraih gelar hukum di Universitas Damascus.
Pada 1950-an, Abbas berhasil menjadi pegawai negeri Qatar dan mulai membangun jejaring individu dan kelompok Palestina.
Pada 1961, Abbas direkrut oleh Yasser Arafat untuk menjadi bagian dari Fatah, yang menjadi pelopor perjuangan bersenjata Palestina dan mendominasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Abbas merupakan tokoh penting dalam pembentukan Kesepakatan Oslo, yang ditandatangani Arafat dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, pada 1993.
Kesepakatan itu membuat Israel dan Palestina saling mengakui satu sama lain, dengan Israel menyerahkan beberapa fungsi pemerintahan ke Palestina.
Abbas Sepeninggal Yasser Arafat
Setelah Arafat meninggal dunia pada 2004, Abbas diangkat sebagai pemimpin PLO. Pada Januari 2005, Abbas mengemban tanggung jawab sebagai presiden Palestina.
Namun, pemerintahan Abbas harus berhadapan dengan perpecahan di dalam Palestina setelah kandidat yang didukung Hamas, militan Islam di negara itu, mendapatkan kursi legislatif pada 2006.
Pada 2007, Hamas berhasil menguasai Jalur Gaza, sementara Abbas mengambil alih Tepi Barat dengan dekrit presiden.
Di tengah tensi bersama Hamas, Abbas menuai kritik karena mengabaikan Jalur Gaza. Dalam konflik antara Israel dan Hamas di Gaza pada 2008, Abbas dinilai lambat mengecam serangan Israel, tetapi cepat menyalahkan Hamas atas perang mereka di konflik itu.
Mahmoud Abbas dituduh otoriter, baca di halaman selanjutnya...
Mahmpud Abbas dianggap otoriter. (AFP/Abbas Momani)
Abbas juga dikritik karena dinilai terlalu otoriter. Ia mulai memerintah Tepi Barat dengan dekrit presiden pada 2007.
Namun, saat kepemimpinannya selesai pada 2009, Abbas mengklaim ia berwenang memerintah untuk setahun lagi, sampai pada pemilihan legislatif diselenggarakan.
Meski demikian, pemilihan itu ditunda dan Abbas tetap menjadi presiden setelah masa jabatannya berakhir.
Walaupun begitu, Abbas memperjuangkan pengakuan internasional akan Palestina. Pada September 2011, ia memberikan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB terkait masuknya Palestina ke badan tersebut. Upaya ini ditolak Israel dan Amerika Serikat.
Namun, Abbas berusaha mendapatkan pengakuan implisit dari PBB, dengan cara menjadikan Palestina sebagai 'negara berstatus bukan anggota, tetapi pengamat.'
Lewat resolusi, status Palestina ini berhasil diraih Abbas pada 29 November 2012. Sebanyak 138 negara mendukung Palestina, sembilan menolak, dan 41 negara abstain.
Resolusi ini juga mendesak Israel dan Palestina untuk kembali membicarakan solusi dua negara, yang selama ini mandek.
Sementara itu, pejabat Israel menentang upaya Abbas untuk mendapatkan pengakuan Palestina. Mereka menyampaikan tindakan tersebut dapat menghambat negosiasi keduanya.
Pada September 2015, Abbas mengumumkan Palestina tak lagi terikat dalam Kesepakatan Oslo, sembari menuding Israel sering melanggar kesepakatan. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato kepada Majelis Umum PBB.
Abbas juga masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia per 2022.
Selain itu, Abbas dikenal sebagai tokoh intelektual dan pragmatis.
Abbas juga ikut andil dalam keputusan Dewan Nasional Palestina, yang setuju bekerja sama dengan kelompok perdamaian Israel.
Selain itu, Abbas menulis berbagai buku dan menikah dengan Amina Abbas. Pasangan tersebut memiliki tiga anak laki-laki.
