Pemerintahan Taliban membubarkan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Afghanistan yang independen karena dianggap "tidak perlu".
"Kami memiliki beberapa organisasi lain untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, organisasi yang terkait dengan peradilan," kata wakil juru bicara pemerintahan Taliban, Inamullah Samangani kepada AFP, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak Taliban merebut pemerintahan di Afghanistan pada Agustus 2021, kelompok Islam garis keras tersebut telah menutup beberapa badan pemerintah yang melindungi kebebasan warga Afghanistan, termasuk komisi pemilihan dan kementerian urusan perempuan.
Pekerjaan Komnas HAM Afghanistan sendiri, seperti mendokumentasikan korban sipil perang dan penegakan hak asasi manusia dihentikan ketika Taliban menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung AS tahun lalu.
Taliban juga menutup Dewan Keamanan Nasional Afghanistan dan Dewan Rekonsiliasi yang mempromosikan perdamaian juga pada akhir pekan saat pemerintah mengumumkan anggaran tahunan pertamanya.
"Departemen-departemen ini dianggap tidak perlu, jadi sudah dibubarkan. Tapi ke depan jika dibutuhkan bisa beroperasi kembali," kata Samangani.
Di tangan Taliban, Afghanistan terancam bangkrut dengan defisit keuangan saat ini mencapai sekitar 44 miliar afghan (sekitar US$500 juta).
Menutup lembaga HAM, menurut sejumlah pihak, hanya akan semakin mengucilkan Afghanistan di dunia internasional. Padahal, selama ini, Afghanistan bergantung sebagian besar pada bantuan asing.
Namun, sejak Taliban kembali ke pucuk kekuasaan, berbagai negara di dunia memutuskan atau menangguhkan hubungan, kerja sama, hingga pengiriman bantuan ke Afghanistan.
Negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa juga membekukan aset Afghanistan yang terparkir di luar negeri. Mereka mendesak Taliban untuk membuktikan janji-janji untuk menghormati HAM, terutama hak perempuan, sebelum membicarakan kelanjutan kerja sama dan bantuan internasional.