PBB Cabut Hak Bepergian 2 Pejabat Taliban karena Larang Siswi Sekolah

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencabut hak istimewa perjalanan bagi dua pejabat urusan pendidikan Afghanistan dari rezim Taliban sebagai respons atas kebijakan kelompok itu yang melarang perempuan bersekolah.

PBB sebelumnya memberikan izin bepergian bagi 15 pejabat Taliban ke luar negeri, termasuk dua pejabat urusan pendidikan tersebut.

Lihat Juga : Mahathir Serukan Malaysia Rebut Kepri-Singapura, Bagaimana Sejarahnya?

Namun pengecualian perjalanan itu berakhir pada Senin (20/6), kemarin dan PBB tak memperpanjang hak bepergian dua pejabat Kementerian Pendidikan Afghanistan tersebut.

Salah satu diplomat mengatakan dua pejabat Taliban yang dicabut hak bepergiannya yakni wakil Menteri Pendidikan, Ahmad Shaidkhel, dan penjabat Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Basir Awal Shah atau yang diketahui Abdul Baqi Haqqani.

PBB mencabut hak istimewa itu sebab Taliban membatasi akses anak perempuan dan perempuan Afghanistan untuk sekolah.

"Keputusan seperti itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih kritis," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Taliban, Lutfullah Khairkhwa, kepada AFP.

Sementara itu, PBB memperpanjang hak bepergian bagi 13 pejabat Taliban lainnya setidaknya selama dua bulan ke depan.

Beberapa negara mendukung pencabutan semua pengecualian perjalanan pejabat Taliban karena kelompok itu terus menerapkan kebijakan yang semakin mengekang hak-hak perempuan. Namun, ada pula yang keberatan.

Sejak menguasai Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, Taliban menerapkan sejumlah aturan yang mengekang warga sipil, terutama perempuan.

Mereka juga mencabut hak-hak perempuan, seperti melarang pendidikan, bepergian, bekerja dan beraktivitas di ruang publik.