Konjen RI soal Haji Furoda: Mestinya Gratis

Konsul Jenderal RI untuk Jeddah, Eko Hartono, kembali buka suara soal kasus visa haji furoda yang menyandung 46 WNI. Menurutnya, visa haji itu seharusnya gratis.

"Mestinya desainnya itu gratis," ujar Eko di Mekah pada Rabu (6/7), sebagaimana dilansir kantor berita Antara.

"Prinsipnya ini diskresi pihak Saudi memberikan visa undangan dari pihak kerajaan kepada siapa pun juga pihak-pihak warga negara asing yang dianggap perlu untuk tingkatkan hubungan antara pemerintah Saudi dan pemerintah setempat, termasuk Indonesia."

Eko kemudian menjelaskan bahwa visa haji mujamalah ini diberikan kepada orang-orang yang direkomendasikan pihak kedutaan besar Saudi di masing-masing negara.

"Mereka akan tentukan siapa yang bisa diberikan. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenag dan Kemlu, sama sekali tidak punya akses siapa yang diberikan visa mujamalah. Undangan raja ini," katanya.

Walau demikian, Eko menekankan bahwa Kementerian Agama sebenarnya meminta biro perjalanan yang mengurus pemegang visa mujamalah untuk melapor.

"Kalau tidak melapor, Kemenag tidak tahu. Seperti travel Alfatih itu tidak melapor ke Kemenag," tuturnya.

Isu ini menjadi perbincangan hangat setelah 46 jemaah WNI dipulangkan usai kedapatan menggunakan visa haji furoda kuota Malaysia dan Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Eko mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa ia tak mengetahui seseorang dapat menggunakan kuota haji furoda dari negara lain atau tidak.

Para WNI yang dideportasi ini sendiri harus merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah untuk dapat berangkat haji menggunakan visa furoda.

Selain untuk visa, biaya itu biasanya mencakup untuk keperluan lain, seperti asuransi hingga tur kota. Sejumlah agen bahkan menawarkan fasilitas mewah, seperti hotel bintang lima.