Selama kepemimpinannya, Abe mengusulkan gagasan amandemen undang-undang dasar Jepang. Diduga hal itu dia lakukan untuk memperkuat militer Jepang akibat kondisi geopolitik di wilayah sekitarnya, seperti agresivitas Korea Utara dan China yang gencar membangun persenjataan.
Abe juga berupaya menjadi penengah pertikaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara itu merupakan sekutu Jepang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan AS, Jepang bergantung dari sisi militer. Sedangkan Iran merupakan salah satu pemasok minyak bumi Jepang sebelum kemudian diembargo oleh AS.
Di masa pemerintahannya pula, hubungan Jepang dan Korea Selatan menemui jalan terjal. Kala itu, Jepang hendak memperhalus isi buku sejarah bangsa dengan tidak menonjolkan kekejaman pasukan mereka saat Perang Dunia II. Sementara Korsel menuntut tanggung jawab dan ganti rugi Jepang atas kekerasan militer hingga pemerkosaan yang dialami para perempuan Korsel saat PD II.
Karier politik Abe dengan demikian tak selalu mulus. Pada 2018, Abe bahkan terjerat skandal dugaan penjualan tanah milik negara dengan diskon besar kepada operator sekolah nasionalis yang memiliki hubungan dengan istrinya.
Abe dituding menjual tanah negara seharga 10 persen dari harga pasar kepada lembaga pendidikan Moritomo Gakuen. Moritomo Gakuen merupakan operator sekolah yang dijalankan oleh teman dekat istri Abe, Akie Abe.
Kasus ini pertama kali terungkap pada 2017. Sejak terendus media, nama Akie Abe langsung dihapus dari dokumen resmi jual-beli tanah tersebut. Menteri Keuangan Taro Aso bahkan mengaku sudah mengubah sejumlah dokumen terkait penjualan kontroversial itu.
Skandal itu dinilai sebagai krisis politik terbesarnya sejak menjabat pada Desember 2012. Skandal itu juga memicu gelombang aksi unjuk rasa menuntutnya untuk mengundurkan diri.
Abe pun telah meminta maaf kepada masyarakat Jepang terkait kasus tersebut.
(blq/bac)