Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ngotot berkunjung ke Taiwan walau sudah diwanti-wanti China, membuat Negeri Tirai Bambu murka.
Amarah Beijing tak main-main. Di hari yang sama saat Pelosi tiba di Taiwan, mereka mengirim 21 jet tempur ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) pulau itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Militer juga dilaporkan siaga tempur. Selain itu, terlihat kapal China berpatroli di Selat Taiwan.
Melihat sikap Pelosi yang bersikeras itu, memang apa pentingnya Taiwan untuk AS?
Salah satu pengamat di Foundation for Defence Democracies (FDD), Craig Singleton, menilai pemerintah AS yakin hal yang paling ditakuti China adalah perkembangan nilai demokrasi di Taiwan, bukan semata status negaranya.
Menurutnya, akar dari permasalahan ini sebenarnya pertarungan antara demokrasi dan otokrasi. China sebagai negara otokrasi, khawatir akan perkembangan hubungan AS dan Taiwan yang memegang nilai demokrasi.
"Lingkungan geopolitik saat ini berpusat pada kompetisi antara demokrasi dan otokrasi untuk pengaruh global, satu sentimen yang mendasari hubungan bilateral AS dan Taiwan," ujar Singleton, seperti dilansir Newsweek.
China dianggap khawatir karena keberadaan Taiwan seolah menunjukkan bahwa demokrasi dan nilai-nilainya ternyata bisa berkembang di wilayah yang hanya berjarak 100 mil atau 160 km dari China.
"Jadi Amerika meningkatkan tekanan terhadap negara kepulauan itu dan Beijing mengeluarkan ancaman untuk bersatu kembali. Mereka tak hanya melihat ancaman, mereka melihat diri mereka sendiri," kata Singleton.
[Gambas:Video CNN]
Merujuk sejarah, selama perang saudara China, AS mendukung pemerintah nasionalis berkuasa, yang saat itu dipimpin Partai Kuomintang (KMT).
Sementara itu, Uni Soviet, musuh bebuyutan AS, mendukung Partai Komunis China yang mengambil alih kekuasaan dan akhirnya mendirikan China.
Usai kalah, KMT mundur ke Taiwan, dan dukungan AS terus mengalir untuk mereka. Washington memberikan partai ini bantuan untuk membangun ekonomi.
[Gambas:Video CNN]
Pada 1960-an, usai Beijing dan Moskow berkonflik, hubungan China dan AS mulai cair. Kemudian pada 1979, AS menjadi negara yang secara resmi mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing.
Pengakuan itu tertuang dalam kebijakan Satu China. Washington mengakui China sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Selain itu, mereka mengakui posisi Beijing yang menyebut Taiwan bagian dari China.
Namun, AS tak pernah menerima klaim kedaulatan China atas Taiwan. AS terus menjalin hubungan dekat yang tak resmi dengan Taiwan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Relasi Taiwan.
Berdasarkan TRA, AS dapat menjalin hubungan dengan "rakyat Taiwan" dan pemerintahnya, tanpa menjelaskan secara spesifik pemerintahan yang dimaksud.
Di bawah UU ini, AS juga memfasilitasi pertukaran komersial, budaya, dan yang lain melalui institusi AS di Taiwan, alias kedutaan besar defacto AS di Taipei.
Mereka juga terikat oleh hukum untuk memberi Taiwan senjata pertahanan atau yang disebut sebagai kebijakan ambiguitas strategis. UU ini menjadikan AS berada di posisi ambigu.
Bagaimana sikap ambigu AS? Baca di halaman selanjutnya >>>
Apa Pentingnya Taiwan bagi AS Sampai Berani Bikin China Murka?
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ngotot berkunjung ke Taiwan walau sudah diwanti-wanti China, membuat Negeri Tirai Bambu murka. (Taiwan Presidential Office via Reuters)
Mereka mungkin bisa mencegah invasi China dengan tetap membuka kemungkinan tanggapan militer AS.
Pada saat yang sama, AS juga tak memberikan jaminan terhadap Taiwan jika mereka mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi.
Tujuan utama ambiguitas strategis adalah mempertahankan status quo dan menghindari perang di Asia. Dengan demikian, Washington dapat tetap menjalin hubungan dekat dengan kedua pihak.
Namun, di bawah pemerintahan Biden, sejumlah pengamat menganggap ambiguitas itu jadi tak ambigu. Sejak menjabat, dalam tiga kesempatan Biden mengatakan AS siap campur tangan secara militer jika China menyerang Taiwan.
"Ya, kami memiliki komitmen untuk itu," kata Biden saat ditanya akan membela Taiwan atau tidak jika diserang China, sebagaimana dikutip CNN.
Ia kemudian berujar, "Jangan khawatir soal apakah mereka [China] akan lebih kuat. China, Rusia, dan seluruh dunia tahu kita punya militer paling kuat dalam sejarah dunia."
Setiap kali pernyataan serupa itu terlontar, AS akan buru-buru mengklarifikasinya. Mereka lalu berdalih masih menghargai kebijakan Satu China dan tak ada komitmen yang berubah.
Begitu pula saat rumor kunjungan Pelosi kali ini mulai mengemuka. Baik Biden dan pejabat Gedung Putih menyatakan hal serupa.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menegaskan bahwa negaranya tetap memegang prinsip Satu China.
Ia juga menegaskan bahwa Pelosi merupakan bagian dari parlemen, yaitu fungsi legislatif dalam tatanan kenegaraan AS. Parlemen terpisah dari pemerintah yang memegang fungsi eksekutif.
Namun di sisi lain, Kirby juga menegaskan bahwa Pelosi punya hak untuk mengunjungi Taiwan.
"Ketua DPR punya hak mengunjungi Taiwan. Tak ada alasan bagi Beijing mengubah kunjungan potensial dengan kebijakan AS sejak dulu menjadi semacam krisis," katanya.
