Taiwan Minta Dukungan Indonesia soal China, Bagaimana RI Harus Sikapi?

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, sebenarnya telah menyampaikan kekhawatiran soal eskalasi konflik itu ke Menteri Luar Negeri China, Wang Yi pada Kamis (4/8). Pernyataan itu terungkap saat mereka menghadiri pertemuan antar Menlu ASEAN di Kamboja, yang berlangsung 2-5 Agustus.

Mengenai pertemuan itu, Waffa menganggap belum ada hal yang bisa disimpulkan. Sebab, yang dilakukan masih sebatas wewenang sikap masing-masing negara. Belum bisa diprotes, katanya.

Lihat Juga : Taiwan Serukan Indonesia Tuntut dan Kutuk Latihan Militer China

"Kita tidak bisa meminta Tiongkok atau AS berhenti. Kita hanya bisa secara diplomatik mengingatkan," ujar Waffa.

Waffa menyarankan seharusnya dari jauh-jauh hari Indonesia membahas, mengajak, membangun komunikasi dan memberi ruang dialog antara China-AS di forum internasional seperti East Asia Summit atau ASEAN Regional Forum.

"Balut terus jangan sampai mereka dibiarkan lepas merasa tidak ada ruginya," ucap dia lagi.

Sementara itu, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menyatakan hal serupa soal sikap RI.

Suzie mengatakan saat ini Presiden Indonesia, Joko Widodo, belum perlu meminta kepada pihak terkait untuk menurunkan ketegangan di Selat Taiwan.

"Belum perlu Presiden karena kan nggak akan terjadi konflik besar. Taiwan itu terlalu kecil, nggak penting bagi Cina untuk melakukan tindakan drastis. China hanya mau mengancam dan mengintimidasi," jelas Suzie.

Lihat Juga : Kenapa China Ingin Menguasai Taiwan?

Ia juga menegaskan Indonesia berusaha tak berpihak ke siapa pun dan menjaga netralitasnya sebagai negara non-blok.

"Kita [Indonesia] menjaga agar jangan sampai terjebak untuk memilih persekutuan di seputar Wilayah Asia Pasifik," ucapnya.

Suzie menyoroti soal Taiwan yang dianggap separatis oleh China mirip dengan kondisi di Indonesia Timur.

"Besar risikonya untuk melakukan keberpihakan ke negara yang esensinya dianggap separatis oleh China," kata dia.

Sekalipun sematan separatis itu cuma pelabelan setelah China dikuasai Partai Komunis di bawah Mao Zedong.