Proyek Pembuatan Kapal Perang Malaysia Mandek, Sudah Bayar Rp20 T

Proyek pembuatan kapal perang Malaysia mandek walau pemerintah Negeri Jiran sudah membayarkan 6,08 miliar ringgit atau setara Rp20 triliun ke pihak pengembang.

Masalah pembuatan kapal perang ini tercantum dalam laporan pengadaan kapal perang pesisir (LCS) yang diserahkan Komite Akuntan Publik parlemen Malaysia pada Kamis pekan lalu.

Berdasarkan laporan yang dikutip Channel NewsAsia itu, Kementerian Pertahanan Malaysia memberikan proyek pembuatan kapal ini ke Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNS) melalui negosiasi langsung.

Dari total nilai kontrak senilai 9,13 miliar ringgit (Rp30,3 triliun), pemerintah sudah membayar 66,6 persen atau Rp20 triliun.

"Namun, tak satupun kapal LCS telah dikirim. Menurut lini masa kami, lima kapal LCS seharusnya sudah selesai dan diberikan kepada kami pada Agustus 2022," kata kepala PAC, Wong KahWoh, dalam konferensi pers pada 4 Agustus.

Jika mengacu pada kontrak, kapal LCS pertama seharusnya sudah selesai dan dikirim pada April 2019. Kapal kedua dan ketiga seharusnya dikirim pada Februari dan Maret 2020.

Sementara itu, kapal keempat dan kelima seharusnya diberikan pada Oktober 2021 dan Agustus tahun ini.

Sejauh ini, perkembangan fisik kelima kapal LCS tersebut berada di angka masing-masing 44 persen, 35 persen, 32 persen, 27 persen, dan 16 persen.

Pengerjaan untuk kapal keenam, yang juga adalah kapal terakhir proyek tersebut, bahkan masih belum dimulai, padahal seharusnya rampung Oktober 2023.

Menurut Wong, persyaratan dalam kontrak ini memang lemah dan tidak menguntungkan pemerintah.

Merujuk pada kontrak itu, pembayaran dilakukan berdasarkan aktivitas proyek atau pengiriman material, bukan progres nyata pembuatan kapal.

"Ini tidak biasa dan menyebabkan pembayaran progres LCS meningkat hingga 21,2 persen ketimbang progres pekerjaan yang nyata," tutur Wong.

[Gambas:Video CNN]

LCS sendiri merupakan kapal berkelas fregat yang dapat digunakan dalam sejumlah misi kompleks angkatan udara.

Akuisisi kapal LCS ini merupakan bagian dari rencana transformasi angkatan laut, yakni untuk mengurangi jumlah kapal di kelas itu dari 15 menjadi lima.

"Di bawah transformasi angkatan laut, seharusnya ada 12 LCS. Namun, kontrak ini hanya melibatkan enam LCS," demikian laporan PAC.

Laporan PAC juga mengatakan pandangan angkatan laut sebagai pengguna akhir kapal itu diabaikan oleh Kementerian Pertahanan dan BNS.

Angkatan laut sebenarnya memilih desain Sigma. Namun, desain itu diganti menjadi Gowind berdasarkan usulan BNS ke Ahmad Zahid Hamidi kala masih menjabat sebagai menhan.

Laporan ini juga mengungkap bahwa kondisi finansial BNS lemah. BNS juga terjerat kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam manajemennya.

BNS juga menyelewengkan dana LCS. Baca di halaman selanjutnya >>>

Lebih jauh, pejabat BNS juga tak menggunakan seluruh bayaran yang diterima dari pemerintah untuk proyek LCS.

Mereka menggunakan 400 juta ringgit (Rp1,3 triliun) untuk melunasi utang proyek NGPV (kapal patroli generasi baru).

Merespons laporan PAC, Angkatan Laut Malaysia mendukung penuh investigasi terkait kebocoran dalam proyek itu. Mereka juga menegaskan setiap orang yang terlibat harus diadili secepatnya.

Proyek LCS ini disetujui pada 2011 oleh Ahmad Zahid, yang kala itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Lihat Juga : China Rapatkan Pasukan Dekat Taiwan Jelang Tur Pelosi, Siap Tempur?

Namun, kontrak proyek ini ditandatangani pada Juli 2014 oleh menteri pertahanan yang menjabat kala itu, Hishammuddin Hussein.

Masalah dalam proyek LCS ini menjadi perhatian setelah terungkap dalam laporan auditor jenderal Malaysia kepada parlemen pada 2019.

Setelah itu, PAC mengadakan sembilan putaran penyelidikan mulai November 2020 hingga Maret 2022.

Beberapa orang yang dipanggil dalam penyelidikan itu adalah mantan Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein, mantan Kepala Angkatan Laut Abdul Aziz Jaafar, dan sejumlah pejabat anak perusahaan Boustead.