Proyek Pembuatan Kapal Perang Malaysia Mandek, Sudah Bayar Rp20 T

Lebih jauh, pejabat BNS juga tak menggunakan seluruh bayaran yang diterima dari pemerintah untuk proyek LCS.

Mereka menggunakan 400 juta ringgit (Rp1,3 triliun) untuk melunasi utang proyek NGPV (kapal patroli generasi baru).

Merespons laporan PAC, Angkatan Laut Malaysia mendukung penuh investigasi terkait kebocoran dalam proyek itu. Mereka juga menegaskan setiap orang yang terlibat harus diadili secepatnya.

Proyek LCS ini disetujui pada 2011 oleh Ahmad Zahid, yang kala itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Lihat Juga : China Rapatkan Pasukan Dekat Taiwan Jelang Tur Pelosi, Siap Tempur?

Namun, kontrak proyek ini ditandatangani pada Juli 2014 oleh menteri pertahanan yang menjabat kala itu, Hishammuddin Hussein.

Masalah dalam proyek LCS ini menjadi perhatian setelah terungkap dalam laporan auditor jenderal Malaysia kepada parlemen pada 2019.

Setelah itu, PAC mengadakan sembilan putaran penyelidikan mulai November 2020 hingga Maret 2022.

Beberapa orang yang dipanggil dalam penyelidikan itu adalah mantan Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein, mantan Kepala Angkatan Laut Abdul Aziz Jaafar, dan sejumlah pejabat anak perusahaan Boustead.