Jepang Bebenah usai 40 Persen Pejabat Diduga Terkait Gereja Unifikasi

Jepang memerintahkan seluruh anggota kabinet pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida memeriksa dan meninjau kembali hubungan mereka dengan Gereja Unifikasi yang terseret pembunuhan eks PM Shinzo Abe.

Imbauan itu dikeluarkan setelah peringkat persetujuan Publik Kishida terus anjlok sejak dilaporkan sebanyak 40 persen pejabat senior kabinetnya terkait sekte yang berasal dari Korea Selatan itu. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan keterlibatan para pejabat dengan Gereja Unifikasi telah memicu kekhawatiran publik.

Lihat Juga : Penampakan Video PM Finlandia Berdansa Mesra di Kelab Malam

"Mengenai masalah yang terkait dengan Gereja Unifikasi, kita harus cukup memperhatikan hubungan dengan organisasi yang dikritik secara sosial ini, sehingga orang tidak akan khawatir," kata Matsuno dalam konferensi pers reguler di Tokyo pada Senin (22/8).

Dikutip Reuters, hubungan lama antara Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi terus disorot sejak tragedi pembunuhan Abe 8 Juli lalu. Abe ditembak oleh Tetsuya Yamagami saat tengah berpidato kampanye di depan stasiun Yamato Saidaiji Kota Nara.

Yamagami mengaku menembak Abe lantaran diduga terkait Gereja Unifikasi yang ia benci lantaran telah membuat keluarganya jatuh miskin. Sebab, sang ibu mendonasikan sebagian besar harta keluarga sejak bergabung dengan sekte itu.

[Gambas:Video CNN]

Gereja Unifikasi sangat anti-komunis dan dianggap banyak pihak dan petinggi agama Kristen sebagai aliran sesat. Namun, aliran tersebut cukup populer di Jepang dan Amerika Serikat sampai memiliki kedekatan dengan pejabat dan petinggi negara.

Pekan lalu, media Jepang, Asahi Shimbun, menyebut sekitar 40 persen pejabat pemerintah Jepang memiliki hubungan dengan Gereja Unifikasi.

Para pejabat itu di antaranya wakil menteri, sekretaris parlemen dan anggota kabinet lain dari partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).

Sebanyak 13 anggota senior LDP duduk di kursi pemerintahan Jepang saat ini. Dari jumlah itu, lima di antaranya terkait Gereja Unifikasi.

Dalam faksi LDP di parlemen sendiri, terdapat tujuh wakil menteri senior dan sekretaris parlemen yang baru diangkat. Enam di antaranya memiliki hubungan dengan Gereja Unifikasi. Faksi ini dipimpin anggota parlemen Jepang, Taro Aso.

Lihat Juga : 'Main Api' Lagi, Gubernur AS ke Taiwan saat China Masih Panas

Lima dari tujuh pejabat baru di Faksi Sekretaris Jenderal LDP Toshimitsu Motegi memiliki semacam hubungan dengan organisasi itu.

Di faksi LDP yang dipimpin Perdana Menteri Fumio Kishida, terdapat satu dari delapan anggota yang terhubung dengan Gereja Unifikasi.

Dari semua yang mengakui memiliki hubungan, 15 di antaranya pernah menghadiri acara yang disponsori atau berafiliasi dengan Gereja Unifikasi.

Lebih rinci, sembilan orang mengirim pesan ucapan selamat dalam rapat yang berkaitan dengan gereja itu. Lalu, lima orang menerima bantuan dari organisasi tersebut untuk kampanye Pemilu.

Beberapa pejabat bahkan mengaku secara terbuka berhubungan dengan Gereja Unifikasi. Misalnya, Wakil Menteri Senior di Kantor Kabinet, Yoshiaki Wada, mengatakan dia masuk keanggotaan gereja sebelum pemilihan Majelis Rendah pada Oktober 2021.

Gereja Unifikasi juga pernah mengisi acara kampanye Wakil Senior Menteri Pertanian, Atsushi Nonaka.

Kemudian, empat anggota parlemen mengaku menerima sumbangan dari mereka yang terkait dengan gereja atau melakukan pembayaran di acara yang disponsori oleh organisasi afiliasi. Beberapa yang lain, tak bisa dikonfirmasi apakah mereka terkait dengan Gereja Unifikasi atau tidak.

Menteri Kehakiman Jepang, Yasuhiro Hanashi, mengatakan organisasi yang berkaitan dengan Gereja Unifikasi telah mewawancarai dirinya.

Wawancara tersebut, katanya, berlangsung pada 2008 dan rilis di majalah bulanan.

Hanashi merupakan salah satu anggota kabinet yang terdampak imbas perombakan.

Pertengahan Agustus lalu, PM Fumio Kishida, bahkan memecat sejumlah menteri yang diduga terkait dengan Gereja Unifikasi. Langkah ini ditempuh untuk menggenjot popularitas partainya.