Putin Teken UU Fasilitasi Kewarganegaraan bagi WNA Jadi Tentara Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin telah meneken amendemen aturan yang menambah hukuman bagi penolak mobilisasi parsial komando cadangan (Komcad) yakni 10 tahun penjara. Selain itu, dia juga meneken beleid lain bagi warga negara asing yang mendaftar jadi tentara Rusia.

Mengutip dari AFP, pada aturan yang diteken Putin, Sabtu (24/9), amendemen itu menambah hukuman bagi yang menolak untuk berperang dalam mobilisasi parsial itu dengan ancaman 10 tahun penjara.

Selain itu, diteken juga pada hari ini, Putin menandatangani undang-undang lain yang memfasilitasi akses kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar menjadi tentara negara tersebut. Itu dilakukan Putin menyusul mobilisasi yang dirancang guna meningkatkan kekuatan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina.

Warga negara asing (WNA) yang telah melewati masa setidaknya setahun mengabdi di militer Rusia berhak mengajukan kewarganegaraan. Sebelumnya, aturan itu mensyaratkan lima tahun tinggal di negara tersebut.

Lihat Juga : Rusia Copot Jenderal Tertinggi Urusan Logistik, Ada Apa?

Sebagai informasi, sebelumnya, Putin mengumumkan mobilisasi parsial komando cadangan (Komcad) untuk warga di Rusia.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyampaikan sebanyak 300 ribu tentara cadangan negaranya bakal dimobilisasi. Kebijakan ini lalu menuai protes dari masyarakat.

Tak hanya berdemo, beberapa warga berupaya kabur dari Rusia lewat jalur udara maupun darat.

Setelah Putin mengumumkan mobilisasi parsial komando cadangan (Komcad) untuk warga di Rusia, setidaknya 1.300 orang ditangkap karena memprotes kebijakan itu. Beberapa dari mereka bahkan langsung dikirim ke wajib militer.

Mengutip dari CNN, Berdasarkan kelompok pemantau independen OVD-Info, polisi Rusia menangkap pedemo di 38 kota negara itu pada Rabu (21/9).

Rinciannya antara lain sebanyak lebih dari 500 pedemo berasal di Moskow, dan lebih dari 520 orang berada di St. Petersburg.

Juru bicara OVD-Info, Maria Kuznetsova, menyampaikan sejumlah pedemo yang ditangkap polisi anti huru-hara langsung didaftarkan masuk ke militer. Kejadian ini berlangsung setidaknya di empat kantor polisi.

Kuznetsova juga menuturkan salah satu warga yang ditangkap diancam persekusi karena menolak dijebloskan ke wajib militer.

Selain membeberkan nasib orang yang dipenjara, OVD-Info menyampaikan sebagian besar pedemo yang juga diungkapkan identitasnya ke publik. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan.

Pihak OVD-Info turut mengungkapkan bahwa protes kali ini merupakan protes antipemerintah terbesar yang melibatkan perempuan dalam sejarah Rusia baru-baru ini.

Meski demikian, organisasi tersebut masih belum mengetahui skala penuh penangkapan yang dilakukan pemerintah akibat demo itu.

OVD-Info juga menuturkan sebanyak sembilan jurnalis dan 33 warga di bawah umur ditangkap. Salah satu warga di bawah umur bahkan dipukul "secara brutal" oleh penegak hukum.

Lihat Juga : Jika Putin Gunakan Senjata Nuklir di Ukraina, Apa yang Akan Terjadi?