Serbia dan Kazakhstan, memutuskan untuk tidak mengakui hasil referendum yang dilakukan Kremlin di wilayah Ukraina timur. Padahal, dua negara itu disebut-sebut sebagai sekutu Rusia.
Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic menuturkan bahwa negaranya tak bisa mengakui hasil referendum tersebut, mengingat prinsip hukum internasional dan kepentingan negara itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama-tama, kami dengan teguh berkomitmen memegang prinsip hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Selakovic, dikutip dari media Ukraina, Pravda.
Ia kemudian berucap, "Kedua, itu [pengakuan referendum] bakal berbanding terbalik dengan negara dan kepentingan nasional kami, pun juga kebijakan kami untuk menghargai integritas teritorial, kedaulatan, dan prinsip tak melanggar perbatasan [negara]."
Sementara itu, negara sekutu Rusia lain, yakni Kazakhstan, juga menegaskan tak bakal mengakui hasil referendum di wilayah timur Ukraina.
"Berkaitan dengan penyelenggaraan referendum, Kazakhstan meresponsnya dengan prinsip integritas teritorial negara, kesetaraan kedaulatan dan hidup berdampingan secara damai," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Kazakhstan, Aibek Smadiyarov, dikutip dari Reuters.
Sebagaimana diberitakan AFP, pihak berwenang Kremlin melakukan referendum di empat wilayah Ukraina mulai Jumat(23/9) hingga Selasa (276/9). Empat wilayah tersebut yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Pengadaan referendum ini dikecam Ukraina dan sekutunya, menyebut referendum ini sebagai referendum palsu.
Referendum sendiri merupakan cara Moskow untuk mencaplok Semenanjung Crimea dari Ukraina pada 2014.
Kala itu, pejabat referendum membawa kotak suara dari pintu ke pintu. Banyak dari mereka yang ditemani oleh angkatan bersenjata Rusia.
(pwn/bac)