Korut Akan Ampuni Warga Pembocor Propaganda ke Korsel dengan 1 Syarat

Korea Utara menawarkan pengampunan bagi warganya yang membocorkan propaganda negara ke pembeli di Korea Selatan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa pemerintah menawarkan amnesti asal warga tersebut menyerahkan diri paling lambat pada akhir bulan ini.

"Periode amnesti sampai akhir bulan ini. Pihak berwenang berjanji bahwa mereka yang menyerahkan diri selama periode ini akan diampuni dari tuntutan hukum," ujar salah satu sumber.

Propaganda ini biasanya diberikan dalam bentuk materi kelas yang biasa digelar pemerintah di berbagai lokasi, seperti tempat kerja atau perumahan.

Korut memang biasa mengadakan kelas-kelas propaganda untuk menanamkan nilai-nilai tertentu di tengah masyarakat.

Guna menyeragamkan propaganda ini, Departemen Propaganda dan Agitasi Korut mencetak materi yang dibagikan di kelas itu. Belakangan, materi-materi propaganda itu kerap ditemukan di Korsel.

Pemerintah Korut lantas mencari cara untuk mengetahui skema penyelundupan hingga dokumen itu sampai ke tanah Korsel, salah satunya dengan iming-iming pengampunan bagi warga yang menyerahkan diri.

Salah satu sumber menegaskan bahwa tawaran amnesti ini hanya berlaku bagi warga biasa, bukan pejabat pemerintahan yang memberikan dokumen propaganda ke Korsel.

Setelah menyerahkan diri, warga itu juga harus membocorkan mengenai pejabat partai yang memberikan publikasi propaganda tersebut.

"Mereka harus mengungkap pejabat partai mana yang mereka kontak untuk mencuri materi kelas itu," kata satu sumber lainnya.

Ia kemudian berkata, "Warga sangat takut, mengatakan bahwa pihak berwenang bisa saja hanya menggunakan pertahanan diri dan pengampunan sebagai umpan untuk menangkap pejabat."

[Gambas:Video CNN]

Mereka khawatir karena berkaca pada pengalaman sebelumnya, tawaran amnesti selalu dibarengi dengan ancaman hukuman berat bagi yang tak menyerahkan diri.

Benar saja, salah satu sumber di daerah Songchun mengatakan bahwa Korut bakal menghukum warga yang tak menyerahkan diri hingga akhir bulan.

"Pihak berwenang mengancam bahwa jika penduduk tak menyerahkan diri selama periode penyerahan diri, mereka dan anggota keluarga mereka akan dikirim ke kamp penjara politik," kata sumber itu.