Peringati Hari Hitam, Eks Diplomat Kecam Hinduisasi India di Kashmir

Eks Duta Besar Pakistan untuk Amerika Serikat Maleeha Loddhi mengecam hinduisiasi India di Kashmir dalam acara Peringatan Hari Hitam pada Kamis (27/10).

Loddhi kemudian menuduh partai berkuasa, Bharatiya Janata (BJP) memaksa pelajar Muslim menyanyikan himne Hindu dan mengikuti ritual mereka.

"Muttahida Majlis - i -Ulema, yang terdiri dari 30 organisasi Muslim Kashmir, mengecam tindakan tersebut, dan mengatakan tindakan itu dirancang untuk mempercepat yang disebut integrasi generasi muda dengan gagasan Hindutva tentang India," kata Loddhi dalam pernyataan resmi yang dikirim Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Ia kemudian berujar, "Ini disebut bagian dari upaya untuk mengikis identitas Muslim di kawasan itu [Jammu dan Kashmir]."

Selain pemaksaan itu, sebelumnya pihak berwenang India juga mendakwa sejumlah cendekiawan Muslim di Kashmir dengan tuduhan tindakan keamanan publik.

Pakistan kemudian mengecam tindakan tersebut. Mereka menyatakan India merampok identitas agama dan budaya orang-orang Kashmir.

Loddhi juga mengungkapkan BJP juga mengambil alih Dewan Wakaf Jammu dan Kashmir termasuk Eidgah Srinagar, tempat bersejarah untuk salat berjamaah.

Serangkaian tindakan untuk melemahkan warga Kashmir dan mengubah identitas Muslim Kashmir telah diikuti pencaplokan ilegal India terhadap dua wilayah itu pada Agustus 2019 lalu.

"Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang para pihak untuk melakukan perubahan material dalam situasi tersebut," ujar Loddhi.

Pakistan, lanjut dia, mengulangi seruan kepada masyarakat dunia untuk meminta pertanggungjawaban India atas kejahatan di Kashmir dan Jammu.

Menurut dia, India harus menghentikan penindasan brutal dan mematuhi kewajiban hak asasi manusia, serta menghormati komitmen hak Kashmir dan Jammu.

Pakistan mengklaim Jammu dan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya atas dasar agama.

Peringatan Hari Hitam menandai protes warga Kashmir dalam saat pendudukan paksa Pasukan India.

Ketika itu, pasukan India mendarat di Jammu dan Kashmir. Jumlah mereka terus bertambah setelah New Delhi menangguhkan status khusus Wilayah pendudukan secara legal Jammu dan Kashmir (IIOJK).