Di pemerintahan Malaysia saat ini, Anwar bersatu dengan koalisi Barisan Nasional, yang merupakan 'musuh bebuyutan' untuk membentuk kabinet baru.
Di masa lalu, Anwar punya rekam jejak perselisihan dengan Partai Organisasi Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi BN.
Pada 1993, Mahathir Mohamad menunjuk Anwar menjadi wakil perdana menteri. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi PM interim menggantikan Mahathir, dalam hitungan bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di waktu yang singkat itu, Anwar merombak pemerintahan dan membongkar semua kebusukan UMNO termasuk korupsi dan nepotisme di tubuh partai.
Dari situ lah, Anwar dan Mahathir bermusuhan. Mahathir juga mengirim di ke penjara.
Kemudian pada 2015, di era pemerintahan Najib Razak, Anwar kembali merasakan jeruji besi dengan tuduhan kasus sodomi.
Namun, Suyatno memandang langkah Anwar menerima BN di kabinet bukan suatu masalah yang berarti.
"Langkah pembentukan koalisi yang dilakukan oleh Anwar dalam konteks politik adalah hal yang lumrah. Jadi, langkah Anwar menggandeng BN bukanlah masalah serius di masa depan," tutur dia.
Lebih lanjut, Suyatno juga menerangkan Anwar tumbuh di Partai Organisasi Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi BN.
Dalam Pemilu beberapa pekan lalu, BN mengamankan 30 kursi parlemen. Ini membuat mereka merapat ke koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan, untuk bisa duduk di pemerintahan.
Saat konferensi pers perdana, Anwar mengisyaratkan akan menunjuk BN sebagai wakil PM.
Di mata Suyatno, jika betul terjadi, tawaran kursi wakil PM tentu menjadi angin segar bagi Barisan Nasional.
"Tawaran kursi wakil PM tentu menjadi bentuk bargaining yang menguntungkan bagi BN," ungkap dia.
Sekali lagi, ia menegaskan pemerintahan Anwar memiliki pijakan kuat dalam memimpin Malaysia.
(isa/bac)