Langkah Biden saat ini mendesak Kongres meloloskan RUU pengetatan aturan senjata dianggap sesuai dengan kebijakan Partai Demokrat.
"Bahwa masalah ini perlu pengontrolan senjata api melalui UU, itu saya kira yang perlu diperhatikan," kata Siswanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ia menyoroti industri senjata AS yang bisa menjadi "batu penghalang" penerapan status darurat senjata api.
Bagi AS, industri ini merupakan bagian dari roda perekonomian negara. Terlebih, ekonomi AS baru pulih dan tengah tumbuh.
"Tidak bisa serta merta mematikan industri senjata menggunakan kebijakan yang dinyatakan sebagai kebijakan darurat," ujar Siswanto.
Menurutnya, status darurat senjata api juga tak sejalan dengan semangat pemerintah menstimulus pertumbuhan ekonomi di AS.
Namun, Siswanto menegaskan sikap ini bukan berarti pemerintah AS mengesampingkan kemanusiaan dan memprioritaskan kepentingan bisnis.
"Paling tidak Biden dalam posisi yang ingin menjaga kepentingan bisnis dan ekonomi dalam hal ini adalah industri senjata. Oleh karena itu, mereka [pemerintah AS] menggunakan pendekatan yang mengatur hal tersebut," kata Siswanto.
(isa/has/bac)