Selain The Sydney Morning Post dan RNZ, media Amerika Serikat, CNN, juga menyoroti kabar serupa. Dalam laporannya, CNN turut menyertakan komentar Pemerintah Selandia Baru melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan terkait foto dan video Mehrtens bersama OPM.
Pemerintah Selandia Baru menyatakan telah mengetahui foto dan video Mehrtens yang dirilis OPM. Namun mereka memilih tak memberikan komentar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"[Kami] mengetahui foto dan video yang beredar, tetapi kami tak akan berkomentar lebih jauh soal ini," demikian pernyataan kementerian itu kepada CNN, Rabu (15/2).
OPM menjadi sorotan usai menyerang pesawat Susi Air Pilatur Porter PC 6/PK-BVY pada 7 Februari.
Pilot pesawat itu kemudian dilaporkan hilang dan memicu tanda tanya. Kepolisian lalu menyatakan bahwa Mehrtens disandera OPM. Namun, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sempat membantah pilot itu disandera.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lalu mengonfirmasi penyanderaan itu.
"Sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang KKB di Papua, yang masih menyandera Kapten Pilot Philips Max Mehrtens yang belum dilepas," kata Mahfud dalam konferensi pers, Selasa (14/2).
Lihat Juga :![]() KILAS INTERNASIONAL Selandia Baru soal OPM Sebar Foto Pilot hingga Rusia Culik Anak |
Dalam video yang dirilis OPM, Mehrtens mengatakan bahwa dirinya disandera agar Papua bisa merdeka.
"Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," kata Mehrtens.
Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen M. Saleh Mustafa mengatakan tuntutan OPM menyandera sang pilot sudah didengar pihaknya. Meski demikian, ia menyebut aparat gabungan TNI-Polri akan tetap mencari keberadaan pilot tersebut.
"Bahwa dalam video tersebut tuntutan gerombolan KST sudah kita dengar. Aparat TNI-Polri terus melakukan pencarian secara maksimal," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Rabu (15/2).
(blq/bac)