Telepon Menlu Retno, Menlu AS Prihatin soal KUHP Baru Indonesia

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan keprihatinan Washington soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan Indonesia pada awal Desember lalu.

Kementerian Luar Negeri AS menuturkan keprihatinan Negeri Paman Sam itu diutarakan Blinken saat berkomunikasi via telepon dengan Menlu RI Retno Marsudi pada Kamis (16/2).

"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai ketentuan tertentu dari hukum pidana baru Indonesia," bunyi pernyataan Kemlu AS pada Kamis (16/2).

Sebelum disahkan, RKUHP baru Indonesia ini memang terus memicu kontroversi terutama dari segi hak asasi manusia.

Sebab, hukum pidana baru ini memuat sejumlah pasal kontroversial seperti dapat menghukum pasangan kumpul kebo, larangan seks di luar nikah, hingga penghinaan terhadap presiden serta lembaga negara lainnya.

Selain AS, sejumlah badan hak asasi manusia (HAM) PBB menganggap KUHP baru Indonesia sarat pasal-pasal kontroversial yang mengancam kebebasan berekspresi hingga penegakan HAM.

Selain mengkritik, PBB bahkan telah mengirim surat berisi kekhawatiran dan masukan terhadap Indonesia terkait RKUHP pada akhir November, sebelum DPR RI mengesahkan menjadi undang-undang.

"PBB khawatir beberapa pasal dalam revisi KUHP bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia terkait hak asasi manusia," demikian menurut PBB beberapa waktu lalu.

Selain soal KUHP, Blinken juga membahas soal kerja sama AS dengan ASEAN saat berbicara dengan Retno. Sebab, Indonesia tengah menjabat sebagai Ketua ASEAN selama setahun ke depan.

"Menlu Blinken menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan peran Indonesia sebagai koordinator negara untuk hubungan dialog AS-ASEAN," kata Kemlu AS.