Kesiapan keamanan sebelum NPC 2022. (AFP/NOEL CELIS)
Jakarta, CNN Indonesia --
China bakal menggelar dua sesi pertemuan penting yang dimulai 4 Maret dan berakhir 11 Maret.
Dua sesi itu yakni Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People's Political Consultative Conference/CPPCC). Pertemuan ini bakal dilakukan secara terpisah di rentang waktu yang sudah ditentukan.
Menurut kebiasaan politik China, siapa saja yang terpilih sebagai sekjen berpotensi menjadi presiden.
Periode ketiga Xi akan semakin ditegaskan dalam pertemuan 10 hari ke depan.
Dua sesi itu juga menunjukkan konsolidasi kekuatan di sekitar Xi. Hal tersebut tercermin dengan pembersihan saingan politik dan peningkatan para loyalis.
Selain itu, pertemuan diprediksi bakal mempertahankan kondisi tersebut sehingga berpotensi mengaburkan batas antara partai dan fungsi pemerintah.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Pleno tersebut telah mengonfirmasi daftar kandidat yang diusulkan untuk menjadi pejabat senior.
Posisi keuangan dan pejabat bank central utama diprediksi akan diumumkan dalam sesi itu.
Pengamat politik China dari Universitas Nasional Australia, En Ti Sung, mengatakan masuk akal memprediksi sesuatu yang sama penting dengan sesi pada 2018 lalu. Sebab, agenda itu merupakan awal siklus politik baru.
"Sesi NPC tahun ini, yang pertama setelah pergantian kepemimpinan [seperti tahun 2018], diperkirakan akan membuat revisi konstitusional yang signifikan," kata Ti Sung, seperti dikutip The Guardian.
Revisi tersebut dianggap sebagai basis konstitusional dua pendirian (two establishes) yang mendukung Xi. Pertama menganggap Xi sebagai inti dari PKC dan gagasannya sebagai ideologi pendukung partai.
Draf pleno juga menandai perubahan besar fungsi pemerintahan. Menurut draf tersebut, Xi meminta kongres memperdalam reformasi lembaga partai dan negara.
Sejauh ini tak ada rincian lebih lanjut, tetapi reformasi serupa dilakukan pada 2018.
Beberapa pengamat menduga sesi itu akan memasukan lebih jauh biro pemerintah ke rekanan PKC, yang mungkin di sektor keuangan dan keamanan.
"Langkah seperti itu akan mewakili eskalasi signifikan atas upaya Xi membuat organ partai menelan organ pemerintah negara bagian," ujar Pakar hukum, Carl Minzner.
Ia kemudian berujar, "Dan berisiko menyeret China kembali ke era sebelumnya ketika dikte politik [partai], mengatur operasi sehari-hari dari ekonomi dan pemerintahan."
Pengumuman pemerintah minggu ini juga mengisyaratkan intervensi partai yang lebih besar di sektor hukum.
Hal tersebut terlihat usai pihak berwenang meminta agar pedoman baru pendidikan hukum lebih selaras dengan ideologi Xi dan lebih sedikit dengan teori hukum barat.
Jakarta, CNN Indonesia --
China bakal menggelar dua sesi pertemuan penting yang dimulai 4 Maret dan berakhir 11 Maret.
Dua sesi itu yakni Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People's Political Consultative Conference/CPPCC). Pertemuan ini bakal dilakukan secara terpisah di rentang waktu yang sudah ditentukan.
Menurut kebiasaan politik China, siapa saja yang terpilih sebagai sekjen berpotensi menjadi presiden.
Periode ketiga Xi akan semakin ditegaskan dalam pertemuan 10 hari ke depan.
Dua sesi itu juga menunjukkan konsolidasi kekuatan di sekitar Xi. Hal tersebut tercermin dengan pembersihan saingan politik dan peningkatan para loyalis.
Selain itu, pertemuan diprediksi bakal mempertahankan kondisi tersebut sehingga berpotensi mengaburkan batas antara partai dan fungsi pemerintah.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Apa yang Mungkin Terjadi?
Xi Jinping (kiri) pada NPC China 2017. (Simon Song/South China Morning Post via Getty Images)
Pleno tersebut telah mengonfirmasi daftar kandidat yang diusulkan untuk menjadi pejabat senior.
Posisi keuangan dan pejabat bank central utama diprediksi akan diumumkan dalam sesi itu.
Pengamat politik China dari Universitas Nasional Australia, En Ti Sung, mengatakan masuk akal memprediksi sesuatu yang sama penting dengan sesi pada 2018 lalu. Sebab, agenda itu merupakan awal siklus politik baru.
"Sesi NPC tahun ini, yang pertama setelah pergantian kepemimpinan [seperti tahun 2018], diperkirakan akan membuat revisi konstitusional yang signifikan," kata Ti Sung, seperti dikutip The Guardian.
Revisi tersebut dianggap sebagai basis konstitusional dua pendirian (two establishes) yang mendukung Xi. Pertama menganggap Xi sebagai inti dari PKC dan gagasannya sebagai ideologi pendukung partai.
Draf pleno juga menandai perubahan besar fungsi pemerintahan. Menurut draf tersebut, Xi meminta kongres memperdalam reformasi lembaga partai dan negara.
Sejauh ini tak ada rincian lebih lanjut, tetapi reformasi serupa dilakukan pada 2018.
Beberapa pengamat menduga sesi itu akan memasukan lebih jauh biro pemerintah ke rekanan PKC, yang mungkin di sektor keuangan dan keamanan.
"Langkah seperti itu akan mewakili eskalasi signifikan atas upaya Xi membuat organ partai menelan organ pemerintah negara bagian," ujar Pakar hukum, Carl Minzner.
Ia kemudian berujar, "Dan berisiko menyeret China kembali ke era sebelumnya ketika dikte politik [partai], mengatur operasi sehari-hari dari ekonomi dan pemerintahan."
Pengumuman pemerintah minggu ini juga mengisyaratkan intervensi partai yang lebih besar di sektor hukum.
Hal tersebut terlihat usai pihak berwenang meminta agar pedoman baru pendidikan hukum lebih selaras dengan ideologi Xi dan lebih sedikit dengan teori hukum barat.
