Apa itu NPC-CPPCC dan Mengapa Penting bagi China?

China bakal menggelar dua sesi pertemuan penting yang dimulai 4 Maret dan berakhir 11 Maret.

Dua sesi itu yakni Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) dan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (Chinese People's Political Consultative Conference/CPPCC). Pertemuan ini bakal dilakukan secara terpisah di rentang waktu yang sudah ditentukan.

Lihat Juga : Cerita Sedih Orang Tajir Korut Kabur dari Rezim Kim Jong Un

Agenda tersebut juga untuk memilih presiden baru Negeri Tirai Bambu. Apa itu sebetulnya NPC dan mengapa penting bagi China?

NPC adalah badan legislatif di China dan memiliki 3.000 anggota, sementara itu CPPCC yakni badan penasihat

Ribuan delegasi akan menghadiri pertemuan dua sesi di Beijing dan meratifikasi perubahan yang telah disepakati.

Dua sesi ini pertama digelar sejak pandemi Covid-19 menghantam China.

Pada 2020, China menunda pertemuan tersebut selama beberapa bulan. Kemudian dua tahun terakhir, dua sesi ini berlangsung hanya sepekan.

Lihat Juga : WAWANCARA EKSKLUSIF Dubes Rusia Blak-blakan soal Kemungkinan Tarik Pasukan dari Ukraina

Dalam sesi NPC pada 2018, China memutuskan mencabut masa jabatan presiden. Ini memungkinkan Xi Jinping menjadi presiden China seumur hidup.

Apa yang berbeda NPC kali ini?

Dua sesi ini merupakan kali pertama dalam periode lima tahunan Partai Komunis China (PKC) menggelar pertemuan tersebut.

Pada Oktober 2022, PKC menggelar kongres dan kembali menunjuk Xi menjadi sekretaris jenderal partai.

[Gambas:Video CNN]

Menurut kebiasaan politik China, siapa saja yang terpilih sebagai sekjen berpotensi menjadi presiden.

Periode ketiga Xi akan semakin ditegaskan dalam pertemuan 10 hari ke depan.

Dua sesi itu juga menunjukkan konsolidasi kekuatan di sekitar Xi. Hal tersebut tercermin dengan pembersihan saingan politik dan peningkatan para loyalis.

Lihat Juga : Putri Kim Jong Un Hidup Mewah, Warga Korut Kelaparan 'Buang' Anak

Selain itu, pertemuan diprediksi bakal mempertahankan kondisi tersebut sehingga berpotensi mengaburkan batas antara partai dan fungsi pemerintah.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Pleno tersebut telah mengonfirmasi daftar kandidat yang diusulkan untuk menjadi pejabat senior.

Posisi keuangan dan pejabat bank central utama diprediksi akan diumumkan dalam sesi itu.

Pengamat politik China dari Universitas Nasional Australia, En Ti Sung, mengatakan masuk akal memprediksi sesuatu yang sama penting dengan sesi pada 2018 lalu. Sebab, agenda itu merupakan awal siklus politik baru.

"Sesi NPC tahun ini, yang pertama setelah pergantian kepemimpinan [seperti tahun 2018], diperkirakan akan membuat revisi konstitusional yang signifikan," kata Ti Sung, seperti dikutip The Guardian.

Lihat Juga : Populasi Nyusut, Jutaan Rumah Jepang Telantar Kosong Ditinggal Pemilik

Revisi tersebut dianggap sebagai basis konstitusional dua pendirian (two establishes) yang mendukung Xi. Pertama menganggap Xi sebagai inti dari PKC dan gagasannya sebagai ideologi pendukung partai.

Draf pleno juga menandai perubahan besar fungsi pemerintahan. Menurut draf tersebut, Xi meminta kongres memperdalam reformasi lembaga partai dan negara.

Sejauh ini tak ada rincian lebih lanjut, tetapi reformasi serupa dilakukan pada 2018.

Beberapa pengamat menduga sesi itu akan memasukan lebih jauh biro pemerintah ke rekanan PKC, yang mungkin di sektor keuangan dan keamanan.

"Langkah seperti itu akan mewakili eskalasi signifikan atas upaya Xi membuat organ partai menelan organ pemerintah negara bagian," ujar Pakar hukum, Carl Minzner.

Ia kemudian berujar, "Dan berisiko menyeret China kembali ke era sebelumnya ketika dikte politik [partai], mengatur operasi sehari-hari dari ekonomi dan pemerintahan."

Pengumuman pemerintah minggu ini juga mengisyaratkan intervensi partai yang lebih besar di sektor hukum.

Hal tersebut terlihat usai pihak berwenang meminta agar pedoman baru pendidikan hukum lebih selaras dengan ideologi Xi dan lebih sedikit dengan teori hukum barat.