Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden petahana Recep Tayyip Erdogan melanjutkan kekuasaannya hingga tiga periode, usai menang putaran kedua pemilu Turki.
Ia mengantongi 52,14 persen suara, mengalahkan rival beratnya, Kemal Kilicdaroglu, yang meraup 47,86 persen suara.
Kemenangan Erdogan ini sedikit banyak memengaruhi NATO, terutama Swedia, yang sejak lama menantikan restu Ankara untuk bisa bergabung ke dalam aliansi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Erdogan pernah bersumpah bahwa Turki tak akan merestui Swedia masuk NATO imbas aksi politikus sayap kanan mereka, Rasmus Paludan, yang membakar Al Quran. Ankara juga sejak awal tak mau meratifikasi jika Stockholm tak segera mengekstradisi kurdistan yang kabur ke negara tersebut.
Lantas, bagaimana nasib Swedia dengan kemenangan Erdogan?
Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada 15 Maret lalu sempat menyatakan harapannya bahwa Turki akan meratifikasi negaranya masuk NATO usai melakukan pemilu.
[Gambas:Video CNN]
Dia mengatakan Swedia saat ini siap untuk ratifikasi, namun akan menghargai setiap keputusan Turki.
"Kami percaya bahwa kami siap untuk ratifikasi, tetapi kami menghargai bahwa hanya Turki yang dapat membuat keputusan Turki," kata Kristersson saat jumpa pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, seperti dikutip Anadolu Agency.
Sejalan dengan ini, eks Perdana Menteri Swedia Carl Bildt menilai kemungkinan Turki tidak meratifikasi Stockholm karena belum ada kejelasan terkait siapa yang akan memerintah Ankara ke depan. Dia mengatakan hal tersebut sebelum Turki melakukan pemilu.
Menurutnya, setelah pemilu digelar, kemungkinan akan ada tindak lanjut dari Turki mengenai permintaan Swedia untuk bergabung dengan NATO.
"Jadi kami menantikan apa yang terjadi setelah pemilu dan berharap akan ada ratifikasi cepat sebelum KTT NATO di Lituania pada Juli," kata Bildt kepada Al Jazeera.
"Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan saat makan siang, lebih dari satu kali makan siang. [Sehingga] Turki meluangkan waktu untuk menilai proses kami dan membuat keputusan setelah pemilu mereka masih bisa dimengerti," kata sang mantan PM.
Saat ini, hanya Swedia dari beberapa negara Nordik yang belum direstui Turki untuk masuk ke NATO. Finlandia, yang mestinya masuk bersama Stockholm, sudah lebih dulu direstui pada Maret.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, Swedia pun menggenjot undang-undang anti-terorisme baru dan menyetujuinya pada awal Mei. Langkah ini dipandang sebagai upaya Stockholm menjalankan syarat Ankara agar benar-benar direstui bergabung ke dalam aliansi.
Undang-undang itu sendiri memberikan otoritas kekuasaan yang lebih luas untuk menangkap dan menuntut orang-orang yang mendukung organisasi teroris. UU anti-terorisme baru Swedia rencananya berlaku mulai 1 Juni mendatang, demikian dikutip dari TRT World.
Lanjut baca di halaman berikutnya...
Erdogan Presiden Turki 3 Periode, Bagaimana Nasib Swedia ke NATO?
Recep Tayyip Erdogan kembali menang pemilu Turki. (AFP/MURAT CETIN MUHURDAR)
Direktur Program Turki Institut Timur Tengah, Gonul Tol, menilai sikap ogah-ogahan Turki memberikan restu kepada Swedia salah satunya yaitu demi keuntungan Erdogan menarik suara pemilih di pemilu.
"Perannya dalam membuat Finlandia dan Swedia mencabut sanksi yang telah mereka kenakan pada Turki setelah serangannya ke Suriah dan membuat Swedia mencoba mengekstradisi anggota PKK (Partai Kurdistan) telah menarik pemilih nasionalis," kata Tol.
Kendati begitu, Tol berpendapat hasil pemilu Turki tidak akan berdampak dramatis pada keanggotaan NATO Swedia.
"Tidak peduli siapa yang memenangkan pemilu, keanggotaan NATO Swedia akan diratifikasi," ucapnya.
"Dalam hal orientasi kebijakan luar negeri NATO dan Turki, saya pikir kemenangan pihak oposisi akan menjadi kabar baik bagi Barat karena mereka tidak hanya dikhususkan untuk peran Turki di NATO tetapi juga ingin menghidupkan kembali proses keanggotaan Uni Eropa Turki."
Sementara itu, direktur kantor German Marshall Fund Amerika Serikat di Turki, Ozgur Unluhisarcikh, menilai sejauh ini Erdogan membingkai persoalan NATO Swedia "berdasarkan PKK".
Dia pun menilai jika pemerintah baru yang memenangkan pemilu, kemungkinan masalah NATO ini akan dibingkai secara berbeda.
"Pemerintah baru dapat membingkainya secara berbeda, dengan cara yang lebih luas, dengan mempertimbangkan strategi keamanan Turki secara keseluruhan. Itu bisa menjadi kemungkinan," ujarnya.
"Selain itu, sementara insiden pembakaran Al Quran baru-baru ini di Swedia telah membuat marah Turki, dapatkah Ankara benar-benar menghentikan Islamofobia dengan tidak meratifikasi keanggotaan Swedia ke NATO? Jika Swedia tidak bisa menjadi anggota NATO, apakah itu membuat Turki lebih aman?"
Dia berujar hal-hal tersebut merupakan aspek yang perlu dibingkai oleh presiden yang akan datang secara efektif "agar tidak merusak keamanan Turki dan Swedia."
