Dokumen itu juga menegaskan sekretariat untuk mengembangkan konsep platform keterlibatan konstruksi seperti dialog tahunan MSG atau Dialog Parlemen Indonesia mengenai perkembangan di Provinsi-provinsi Papua.
"Sejalan dengan keputusan pemimpin untuk menciptakan ruang dialog dengan pemerintah Papua."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memperkuat kembali bahwa keanggotaan MSG harus dibatasi hanya dengan kedaulatan dan negara merdeka dengan pengaturan khusus bagi FLNKS.
Pernyataan itu juga menyebutkan para pemimpin sepakat untuk meminta ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan PBB ke Indonesia dilakukan.
Para pemimpin MSG juga sepakat meminta "anggota asosiasi" mengizinkan kunjungan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Papua Barat.
Indonesia merupakan anggota asosiasi di organisasi ini.
"Laporan Komisi soal isu HAM di Papua Barat disampaikan untuk pertimbangan KTT MSG berikutnya pada 2024," lanjutnya.
Dokumen itu juga menyatakan para pemimpin melakukan kunjungan ke Paris dan Jakarta mengenai dekolonisasi Prancis atas Kaledonia Baru dan situasi di Papua.
"Dan melakukan presentasi mengenai proses dekolonisasi di Kaledonia Baru dan perkembangan di provinsi-provinsi Melanesia di Indonesia," lanjutnya.
(isa/bac)