Kenapa Banyak Anggota Tolak Usulan Rusia di DK PBB soal Hamas-Israel?

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menolak resolusi yang diusulkan Rusia, mengenai gencatan senjata atas perang milisi Hamas Palestina dan Israel yang memanas belakangan ini.

DK PBB menolak usulan itu lantaran hanya empat dari 15 negara anggota yang menyetujui resolusi tersebut. Mereka antara lain China, Uni Emirat Arab, Mozambik, dan Gabon.

Empat negara lainnya menolak yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jepang. Sementara itu, enam negara abstain yakni Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss.

Karena tak mencapai suara bulat, resolusi ini pun gagal diadopsi DK PBB. Resolusi sendiri baru bisa diadopsi jika mendapat dukungan minimal sembilan suara dari seluruh anggota dewan.

Kenapa banyak anggota DK PBB yang menolak?

Resolusi usulan Kremlin ini ditolak lantaran Rusia mengutuk kekerasan dan terorisme terhadap warga sipil, namun tidak mengecam aksi Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober lalu.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan "tidak masuk akal bagi dewan PBB untuk mengabaikan serangan teror terbesar dalam sejarah Israel" ini.

Perwakilan Tetap Amerika Serikat, Linda Thomas-Greenfield, juga menyebut rancangan resolusi Rusia mengabaikan terorisme Hamas dan tidak menghormati para korban sehingga Washington menolak mendukung teks tersebut.

"Dengan gagal mengutuk Hamas, Rusia memberikan perlindungan kepada kelompok teroris yang menyiksa warga sipil tak berdosa. Itu keterlaluan, munafik, dan tidak dapat dibiarkan," katanya.

"Kita tidak bisa membiarkan Dewan ini secara tidak adil mengalihkan kesalahan ke Israel dan memaafkan Hamas atas kekejamannya selama beberapa dekade," ucap Thomas-Greenfield melanjutkan.

Perwakilan Tetap Israel untuk PBB, Gilad Erdan, turut menuturkan DK PBB mestinya memahami bahwa Hamas didorong oleh ideologi yang "tak berbeda dengan Nazi [Jerman]".

Karenanya, ia meminta negara-negara anggota memandang Hamas sebagai organisasi teroris dan mendesak milisi itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap situasi di Jalur Gaza, demikian dikutip dari laman resmi PBB.

Merespons penolakan ini, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan DK PBB "lagi-lagi menjadi sandera" atas keegoisan negara-negara Barat. Ia menilai DK PBB gagal mengirim pesan kolektif yang bertujuan mengurangi "ledakan kekerasan paling serius selama beberapa dekade terakhir."

Rancangan resolusi Rusia sendiri menyerukan gencatan senjata kemanusiaan sesegera mungkin dengan periode panjang dan dihormati oleh masing-masing pihak.

Resolusi itu mengutuk keras "semua kekerasan dan permusuhan yang ditujukan terhadap warga sipil dan semua tindakan terorisme."

Setelah resolusi usulan Rusia ditolak, DK PBB pun menggelar pemungutan suara lagi untuk resolusi usulan Brasil.

Dalam resolusi Brasil, semua aksi kekerasan, permusuhan, hingga teror terhadap warga sipil dikecam keras. Resolusi Brasil juga "dengan tegas menolak dan mengutuk serangan teroris keji oleh Hamas."

Kendati begitu, DK PBB lagi-lagi tak mencapai mufakat. Usulan Brasil ini diveto AS sehingga DK PBB gagal mengadopsi resolusi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield marah karena resolusi itu tidak menghormati hak Israel untuk membela diri.

"Amerika Serikat kecewa karena resolusi ini tidak menyebutkan hak pembelaan diri Israel," kata Thomas-Greenfield setelah pemungutan suara, seperti dikutip AFP.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.

Sebagai anggota tetap DK PBB, AS punya hak veto yang bisa menghentikan apapun suara yang sedang diajukan negara-negara anggota. Anggota tetap DK PBB sendiri antara lain AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.

Resolusi usulan Brasil ini, sementara itu, didukung oleh 12 dari 15 anggota, antara lain China, Prancis, Albania, Brasil, Ekuador, Gabon, Ghana, Jepang, Malta, Mozambik, Swiss, dan Uni Emirat Arab.

Hanya Amerika Serikat yang menolak resolusi. Sementara itu, Rusia dan Inggris memilih abstain dalam pemungutan suara.