Tuai Kritik, Pernyataan Bersama China soal LCS Ubah Posisi Indonesia?

Peneliti senior di Pusat Kebijakan Laut Berkelanjutan di Universitas Indonesia, Aristyo Rizka Darmawan, mengatakan posisi Indonesia kemungkinan telah berubah dengan munculnya joint statement mengenai Laut China Selatan.

Dalam tulisannya yang dimuat di Lowy Institute, ia menjelaskan bahwa poin kesembilan dalam pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang secara implisit mengakui eksistensi sembilan garis putus-putus.

"Ini adalah pernyataan penting yang mengkhianati kebijakan Indonesia di Laut Cina Selatan selama beberapa dekade terakhir," kata Aristyo.

Aristyo menilai joint statement ini merupakan kebijakan yang kontradiktif dan sembrono yang berbahaya bagi Indonesia dan kawasan. Sebab Indonesia dengan ini menjadi negara ASEAN pertama yang menyetujui sesuatu yang ilegal menurut hukum internasional.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Filipina Persilakan ICC Tangkap Duterte sampai Prabowo soal LCS

Kementerian Luar Negeri RI telah mengklarifikasi soal posisi Indonesia atas nine-dash line beberapa hari usai perilisan joint statement ini. Kemlu RI menegaskan Indonesia tetap tidak mengakui klaim sembilan garis putus-putus China dan sebaliknya meyakini joint statement tersebut akan mendorong penyelesaian Code of Conduct in the South China Sea yang dapat menciptakan stabilitas di kawasan.

Menurut Aristyo, China kemungkinan besar tak akan menghiraukan klarifikasi itu. Beijing menurutnya akan berpandangan bahwa Indonesia telah jatuh ke tangan mereka terkait Laut China Selatan.

"[Klarifikasi] ini bertentangan dengan pernyataan bersama dan dirilis secara sepihak, sedangkan pernyataan bersama dibuat oleh Indonesia dan China secara bersama-sama sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa China dapat tetap memegang interpretasi yang disampaikan dalam pernyataan sebelumnya," kata Aristyo.

Rugi bandar

Sejak China memperkenalkan klaim sembilan garis putus-putus nyaris di seluruh wilayah LCS, Indonesia dengan tegas tak mengakuinya. Sebab, klaim wilayah China itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang telah dinyatakan sah di bawah UNCLOS.

Pengadilan Arbitrase pada 2016 juga telah memperjelas bahwa klaim China atas sembilan garis putus-putus tak memiliki dasar hukum internasional.

"Mengakui klaim tersebut berarti Indonesia telah menyetujui sesuatu yang ilegal menurut hukum internasional. Lebih buruk lagi, Indonesia bersedia berbagi hak kedaulatannya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi perikanan dan minyak dengan negara yang membuat klaim ini," kata Aristyo.

Kepada CNNIndonesia.com, Aristyo menuturkan pernyataan China pada 11 November yang menegaskan siap untuk bernegosiasi dengan Indonesia telah membawa RI ke jurang kerugian besar.

Ia menjelaskan Indonesia akan sangat merugi karena harus berbagi sumber daya alam (SDA) di Laut Natuna Utara sebagai timbal balik pernyataan bersama tersebut.

"Apalagi di wawancara Pak Prabowo menegaskan kembali mau kerjasama dengan China ini sepertinya joint development akan berlanjut," ucapnya.

Lihat Juga : China Rilis Peta Baru soal Laut China Selatan, Makin Ganggu Filipina

Bukan cuma soal SDA, posisi Indonesia juga akan dipertanyakan oleh negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China di LCS.

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Vietnam kemungkinan akan memandang RI tak solid dan tak konsisten dengan posisinya selama ini, yang bersama-sama dengan ASEAN mendorong negosiasi dengan China soal Kode Etik (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan.

"Jadi, pernyataan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi negosiasi CoC, dan mengekspos bahwa negara-negara ASEAN tidak memiliki posisi terpadu dalam negosiasi dengan Beijing. Negara-negara penggugat lainnya mungkin merasa dikhianati oleh pengakuan Indonesia atas klaim sembilan garis putus-putus, yang telah mereka tolak dengan tegas dan bersama-sama hingga saat ini," kata Aristyo.

Dalam pernyataannya, Hikmahanto juga sudah mewanti-wanti bahwa joint statement Indonesia-China akan memicu ketegangan di antara negara ASEAN yang bersengketa dengan China.

Belum lagi, dengan negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak China karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang.

"Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan," kata Hikmahanto.

"Bila benar joint development dengan China di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah China. Bahkan China bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada dibelakang negara adidaya yang sedang berkompetisi," pungkas Hikmahanto.