Jadi Buronan ICC, Netanyahu Dilarang Berhubungan dengan PBB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyatakan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Kriminal Internasional (International Court of Justice/ICC) yang merilis surat penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant.

Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric. Ia mengatakan, Guterres akan menghormati semua keputusan ICC terkait perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant.

Lihat Juga : Daftar Negara yang Bisa Tangkap Netanyahu terkait Surat Penahanan ICC

"Sekretaris Jenderal (Antonio Guterres) menghormati pekerjaan dan independensi Pengadilan Kriminal Internasional," jelas Dujarric ketika ditanya oleh wartawan dilansir Middle East Monitor (MEMO).

Dujarric menambahkan, semua negara yang menjadi anggota ICC wajib mematuhi dan melaksanakan apa yang telah menjadi ketetapan hukum internasional, termasuk keputusan ICC dan hukum terkait lainnya. Oleh sebab itu, semua negara ICC wajib mematuhi putusan mereka untuk menangkap Netanyahu dan Galant.

"Secara umum, negara-negara anggota telah menandatangani berbagai perjanjian, organisasi, dan piagam. Jika Anda menandatanganinya, penting untuk memenuhi kewajiban. Namun, ini berlaku untuk semuanya," lanjut Dujarric.

Ketika diwawancara wartawan, Dujarric sempat ditanya soal kemungkinan PBB menangkap Netanyahu dan kehadiran sang PM Israel di pertemuan organisasi tersebut. Namun, Dujarric tak menjawab dengan gamblang pertanyaan itu.

Lihat Juga : Amnesty International: Benjamin Netanyahu Resmi Jadi Buronan

Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh pejabat PBB tidak boleh melakukan hubungan formal dengan siapa pun yang telah menjadi buronan ICC, termasuk PM Netanyahu dan pejabat Israel lain yang menjadi target penangkapan mahkamah tersebut.

"Setiap perjalanan yang dilakukan oleh siapa pun yang didakwa oleh ICC juga akan melibatkan negara tempat konferensi PBB atau kantor pusat PBB berada. Aturannya adalah tidak boleh ada kontak apa pun antara pejabat PBB dan individu yang menjadi sasaran surat perintah penangkapan," lanjut Dujarric.

Namun, kata dia, dalam keadaan darurat, pejabat senior PBB punya hak melakukan hubungan dengan seorang yang telah menjadi buronan ICC.

Dujarric sendiri menolak menyebut agresi Israel di Gaza sebagai tindakan genosida. Namun, menurutnya, semua pejabat PBB sangat menyayangkan akan apa yang dilakukan Negeri Zionis di Gaza saat ini.

"Semua pejabat PBB, termasuk sekretaris jenderal dan Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, menurut saya, telah sangat jelas dalam keprihatinan mereka tentang pelanggaran dan pelanggaran mencolok hukum internasional yang telah kita lihat," kata Dujarric.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Rabu (20/11).

Surat perintah ini dikeluarkan menyusul tindakan agresi Israel di Gaza yang hingga kini belum berhenti.

"[Pengadilan] mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua orang, Tn. Benjamin Netanyahu dan Tn. Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya sejak 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024, hari ketika penuntutan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan," demikian pernyataan ICC.