Direktur Biro Investigasi Nasional (NBI) Filipina, Jaime Santiago, mengatakan bahwa pihaknya bakal mengundang Sara untuk memastikan apakah dirinya benar-benar merencanakan pembunuhan terhadap Marcos atau tidak.
"Sebenarnya, itu sebabnya kami ingin berbicara dengan presiden kedua kami, Sara (Duterte). Sekarang, agen kami akan melayani panggilan pengadilan di Kantor Wakil Presiden," kata Santiago kepada Dobol B TV dilansir GMA News.
Soal hal tersebut, Santiago juga menjelaskan bahwa pihaknya bakal mengirimkan undangan kepada Sara pada hari ini, Selasa (26/11). Undangan tersebut, kata dia, bakal segera dikirimkan ke kantor wakil presiden Filipina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum ada orang yang menjadi perhatian. Sebenarnya, itulah alasannya kami ingin berbicara dengan Wapres Sara. Hari ini, agen kami akan menyampaikan panggilan pengadilan di Kantor Wapres," lanjut Santiago.
Sara Duterte membantah memerintahkan membunuh Presiden Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr.
Dalam sebuah pernyataan pada Selasa (26/11), Sara Duterte mengatakan bahwa pernyataannya beberapa waktu lalu merupakan ekspresi "kekhawatiran" atas kegagalan Bongbong melindungi rakyat Filipina.
Ia berujar anggapan pemerintah bahwa ucapannya merupakan ancaman pembunuhan Bongbong hanyalah lelucon.
"Akal sehat seharusnya cukup bagi kita untuk memahami dan menerima bahwa tindakan balas dendam bersyarat yang seharusnya bukanlah merupakan ancaman. Ini adalah rencana tanpa dasar," ucapnya, seperti dikutip AFP.
Di tengah tuduhan ancaman pembunuhan, Sara Duterte malah menuding balik keluarga Presiden Bongbong Marcos. Ia menuduh keluarga Marcos Jr dalang di balik pembunuhan mantan senator dan tokoh demokrasi Benigno 'Ninoy' Aquino Jr.
Dalam pernyataannya di sela-sela penyelidikan panel Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sara Duterte mengatakan bahwa keluarga Bongbong berada di balik kematian Ninoy.
"Ya, bukankah seluruh bangsa menolak ketika keluarga mereka membunuh Benigno Aquino Jr?" kata Sara Duterte kepada wartawan, seperti dikutip GMA News Online.
Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, meminta militer negaranya untuk memperbaiki manajemen pemerintahan Filipina.
Sebab, ia menganggap pemerintah Filipina saat ini sudah 'retak' karena banyaknya perpecahan di ranah internal.
Meski begitu, ia tidak meminta militer Filipina untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah yang saat ini sedang berjalan.
"Pemerintahan di Filipina saat ini terpecah. Mengingat begitu banyak kesalahan di sana dan hanya militer yang dapat memperbaikinya," kata Duterte dalam konferensi pers yang dihelat pada Senin (25/11) dilansir The Strait Times.
(gas/bac)