Jakarta, CNN Indonesia --
Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (executive order) usai dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada Senin (20/1) siang waktu setempat.
Perintah itu memuat soal kebijakan pemerintahan Trump di sektor ekonomi, penanganan imigran, hingga langkah AS di organisasi internasional.
Serangkaian tindakan eksekutif tersebut merupakan upaya membatalkan banyak kebijakan dalam negeri dari pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut daftar perintah eksekutif Trump.
Imigrasi dan perbatasan
Trump berencana mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap.
Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS, bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.
Perintah itu juga menolak kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir di AS mulai 30 hari dari sekarang, jika setidaknya salah satu orang tuanya bukan warga negara Amerika atau pemegang kartu hijau.
Mahkamah Agung AS padahal sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.
Namun, sejauh ini belum ada langkah pasti usulan tersebut jadi direalisasikan mengingat presiden tak bisa mengubah konstitusi sendiri.
Soal pengungsi
Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga "masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan."
Dia menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.
Inisiatif gender
Dalam perintah eksekutif itu, Trump hanya mengakui dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.
Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, equity, and inclusion/DEI).
Lanjut ke sebelah...
Tarif dan perdagangan
Trump juga meminta badan-badan federal memulai penyelidikan terhadap praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan, memeriksa aliran imigran dan narkoba dari Kanada, China, Meksiko, ke Amerika Serikat.
Trump juga memerintahkan peninjauan kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020.
Perintah itu juga meminta peninjauan menyeluruh terhadap basis terhadap basis industri dan manufaktur AS menilai apakah tarif terkait keamanan nasional dan menilai kelayakan pembentukan "Layanan Pendapatan Eksternal" untuk tarif dan bea, dikutip New York Times.
Energi dan lingkungan
Trump, dalam perintah itu, juga menarik AS dari pakta yang melawan perubahan iklim, Perjanjian Iklim Paris (Agreement Paris).
Perintah tersebut juga menyatakan keadaan darurat energi nasional yang pertama dalam sejarah AS. Ini bisa membuka kewenangan baru untuk menangguhkan peraturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan tertentu.
Perintah itu juga berupaya membatalkan larangan soal pengeboran lepas pantai di 625 juta hektar perairan federal.
Selain itu, Trump juga memulai pencabutan polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang mendorong produsen mobil memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.
Melalui perintah itu, Trump membuka hutan belantara Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas, mencabut regulasi efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas, memulai Kembali peninjauan terminal ekspor baru.
[Gambas:Infografis CNN]
TikTok
Meminta pihak berwenang berkonsultasi dengan badan federal soal risiko keamanan nasional yang ditimbulkan platform media sosial.
"Upayakan resolusi yang melindungi keamanan nasional sekaligus menyelamatkan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika,"
Trump memerintahkan jaksa agung tak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari.
Keluar WHO
Trump menarik AS keluar dari WHO karena dianggap buang-buang anggaran.
Ganti nama Meksiko
Trump juga mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika dan mengembalikan nama Gunung Denali menjadi Mount McKinley.
Perluas hukuman mati
Perintah eksekutif itu juga memperluas AS menerapkan hukuman mati yang menyasar pelaku kriminal hingga imigran ilegal.
Trump berdalih upaya itu sebagai bentuk tanggung jawab serius pemerintah AS dalam melindungi warga negara.
"Dan pemerintahan saya tak akan menoleransi upaya-upaya untuk menghalangi dan menghancurkan hukum-hukum yang mengesahkan hukuman mati terhadap mereka yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang keji terhadap warga negara Amerika," demikian perintah Trump, dikutip ABC News.
Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS.
Melalui perintah itu pula, jaksa agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati "tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain."