Apa Itu Departemen Efisiensi Pemerintah AS yang Dipimpin Elon Musk?

Apa Saja 'Gebrakan' DOGE dan Elon Musk?

Salah satu gebrakan terbesar Elon Musk dan DOGE adalah meleburkan dan menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), serta merumahkan ribuan pekerja kontraknya.

Baik itu Elon Musk maupun Trump berpendapat sebagian besar pengeluaran lembaga negara itu adalah pemborosan.

Padahal para pendukung USAID menganggap lembaga itu penting bagi keamanan nasional, menangkal pengaruh dari para pesaing AS, sekaligus menyediakan bantuan kemanusiaan penting bagi seluruh dunia.

DOGE juga memicu protes dari sejumlah pembayar pajak, anggota parlemen Partai Demokrat, dan pengawas pemerintah, setelah departemen itu diberikan akses ke sistem pembayaran di Departemen Keuangan.

Lihat Juga : Apa Arti Nama Yudea dan Samaria Pilihan Israel Ganti Tepi Barat?

Dalam unggahan di media sosial, DOGE diklaim telah membatalkan kontrak DEI di Departemen Keuangan, serta membatalkan langganan lembaga tersebut ke New York Times.

Akses DOGE terhadap data keuangan sensitif menimbulkan kekhawatiran akan risiko timbulnya kesalahan yang dapat mengakibatkan krisis keuangan global hingga potensi kerugian hingga triliunan dolar dan jutaan pekerjaan.

Selain itu, pihak lain juga mengkhawatirkan risiko keamanan data terkait dengan akses DOGE ke informasi pembayar pajak, seperti data rekening bank dan nomor Jaminan Sosial.

Dilansir dari CBS News, DOGE juga disebut telah memperoleh akses ke Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau CFPB. Mereka juga telah mulai meninjau lembaga pemerintah independen yang dirancang untuk melindungi konsumen dari penipuan dan kecurangan perusahaan tersebut.

Menurut dua orang sumber, DOGE telah memperoleh akses ke sistem internal, termasuk daftar personel dan catatan keuangan CFPB.

Lihat Juga : Pernyataan Lengkap Prabowo-Erdogan saat Pertemuan di Istana Bogor

Sejauh ini, para pakar hukum meragukan kesahihan tindakan DOGE yang memangkas anggaran pengeluaran, yang sebelumnya sudah disetujui Kongres dan ditandatangani presiden.

Selain itu para pengamat juga meragukan kewenangan DOGE untuk menghentikan program maupun suatu lembaga negara, hingga mengabaikan hukum federal.

Menurut profesor hukum Universitas Missouri, Frank O Bowman III, berdasarkan undang-undang yang ada seperti Impoundment Control Act, ada contoh-contoh di mana seorang presiden dapat menghentikan pembayaran tertentu, untuk alasan tertentu, atau untuk periode pendek.

"Tetapi sangat jelas bahwa seorang presiden tidak dapat secara konstitusional, secara sepihak menutup seluruh badan yang dibentuk oleh Kongres dan semua programnya," ujar Bowman, dilansir Al Jazeera.

Para ahli itu menganggap Elon Musk dan DOGE "bergerak begitu cepat" sehingga lembaga-lembaga yudikatif bakal kesulitan menghentikan mereka.