Anggaran Perlindungan WNI di Luar Negeri Kena Pangkas Rp65 Miliar

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut terkena efisiensi anggaran yang berdampak pada alokasi untuk program pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Sekretaris Jenderal Kemlu RI Cecep Herawan menyampaikan rincian pemangkasan itu saat rapat dengan komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Kamis (13/2).

"Untuk program perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dari pagu awal sekitar Rp288 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp65 miliar atau sekitar 22,4 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp223 miliar," kata Cecep dalam rapat itu.

Cecep mengatakan program dukungan manajemen yang ikut kena pangkas. Dari pagu awal sekitar Rp7,75 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp1,20 triliun atau 15,5 persen sehingga pagu akhir menjadi Rp6,55 triliun.

Selain itu untuk program penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional, dari pagu awal sekitar Rp15 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp4,1 miliar atau 27,7 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp10 miliar.

Untuk peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral, dari pagu awal sebesar Rp1,05 triliun, dilakukan efisiensi sekitar Rp562 miliar atau 53,3 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp493 miliar.

Program diplomasi dan kerja sama internasional juga mengalami efisiensi. Dari pagu awal Rp779 miliar, dilakukan efisiensi sekitar Rp196 miliar atau 25,1 persen sehingga pagu akhir menjadi sekitar Rp583 miliar.

Sebelumnya, anggaran Kemlu telah disepakati sebesar Rp9,8 triliun (Rp9.896.588.491.000). Kemudian pada 24 Januari, Kemlu menerima informasi besaran efisiensi anggaran sebesar Rp2,8 triliun (Rp2.896.492.000.000).

Pada 11 Februari, Kemlu menerima catatan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan bahwa efisiensi anggaran di kementerian tersebut menjadi Rp2 triliun (Rp2.032.000.000.000).

Kemlu menerima surat dari Menkeu soal rincian efisiensi Kementerian Luar Negeri menjadi Rp2.032.137.571.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.