Indonesia dan Thailand juga memiliki hubungan diplomatik dan relasi militer yang kuat. Kerja sama di bidang pertahanan kedua terus meningkat termasuk latihan bersama hingga industri kemitraan pertahanan.
"Saya kira, inisiatif itu harus ditawarkan pemerintah," imbuh dia.
Berbeda dengan Sya'roni, Peneliti yang fokus dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik dan ASEAN dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Waffaa Kharisma punya penilaian sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang ditunjukkan Kementerian Luar Negeri soal konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Menurut Waffaa, peran mereka sangat terbatas pada perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
"Saya pikir ini pengakuan implisit bahwa kita tidak ada kesamaan di kawasan, tidak ada kemampuan untuk menghimpun perdamaian," ungkap peneliti itu.
Waffaa juga membahas pernyataan resmi Kemlu terkait konflik dua negara di Asia Tenggara ini. Kementerian tersebut menyatakan bahwa mereka yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama.
Menurut dia, keyakinan dan harapan bukan merupakan strategi maupun langkah konkret. Waffa menyarankan Menteri Luar Negeri Sugiono turut aktif terlibat dalam upaya mencari solusi.
"Berharap situasi membaik bukan strategi. Saya pikir ini perlu ditindaklanjuti dengan Menlu setidaknya yang kemudian berkontak dengan Malaysia untuk tidak hanya memberi dukungan di belakang, tetapi juga maju dan standby untuk berkunjung dan berdiplomasi," ujar Waffaa.
Kedua pengamat hubungan internasional itu juga mengungkap potensi dampak jika konflik militer di perbatasan Kamboja dan Thailand tak kunjung selesai.
Konflik yang terus berlanjut bisa mengarah ke perang dan mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara serta ASEAN itu sendiri. Selama ini padahal blok tersebut kerap mengeklaim sukses dari perang terbuka sesama anggota.
Menurut Waffaa prinsip ASEAN unity in diversity (bersatu dalam keberagaman) bisa berubah menjadi disunity. Di mata global, kepercayaan terhadap Asia Tenggara juga menurun.
Selain itu, Asia Tenggara akan dipandang sebagai kawasan tak stabil dan investasi bakal berkurang.
"Kepercayaan dan investasi kepada mekanisme kawasan ASEAN berkurang, investasi dan kepercayaan kepada member states-nya juga bisa jadi berkurang. Ini bukan lagi wilayah yang stabil," ungkap dia.
Lebih lanjut, Waffaa mengungkapkan jika perang meluas ekonomi secara perlahan bakal terganggu terutama jika ada disrupsi fisik khusus seperti jalur perekonomian, lumbung beras, alur laut, dan pemindahan orang dalam skala besar.
Sya'roni juga mengatakan perang yang membesar bisa berdampak ke mobilitas manusia dan barang intra kawasan.
"Jika perang berlanjut, ada cost ekonomi yang harus dibayar negara sekitarnya entah karena ada potensi pengungsi atau instabilitas kawasan," ujar pengamat UI ini.
Saat ini, sejumlah negara di Asia Tenggara sedang berjuang menumbuhkan ekonomi negara. Upaya mereka tampak tertatih-tatih setelah Amerika Serikat mengumumkan tarif impor yang cukup tinggi.
Kombinasi tarif impor tinggi dari AS, situasi geopolitik yang tegang, dan konflik di kawasan Asia Tenggara, jika tak teratasi dengan cepat bisa membuat blok ini tersengal-sengal.
(bac/isa/bac)