Kemlu Beber Deklarasi New York Kecam Hamas-Israel Disetujui Palestina

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut Deklarasi New York yang salah satu poin berisi kecaman serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel ke Palestina disetujui Otoritas Palestina.

Deklarasi New York adalah hasil pertemuan konferensi tingkat tinggi internasional PBB tentang implementasi Solusi Dua Negara di New York pada 28-30 Juli 2025.

Lihat Juga : Trump Semprot Eks Presiden Rusia yang Ancam Serang AS: Jaga Mulut Anda

Rapat tersebut digelar atas inisiasi Arab Saudi dan Prancis. Rapat ini diikuti 17 negara termasuk Indonesia, seluruh anggota Liga Arab, dan Uni Eropa.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan Palestina yang berstatus observer di PBB sepakat dengan hasil pertemuan tersebut.

"Itu disepakati oleh Palestina. Jadi kita tidak bergerak tanpa persetujuan Palestina. Di situ kan sudah ada Palestina sebagai observer dan mereka ikut negosiasi dan mereka ikut sesuai kesepakatan," kata Tata di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (1/8).

Dia juga menyebut outcome pertemuan itu, tak bisa dilihat per poin, tetapi harus dibaca atau dimaknai secara keseluruhan.

"Ini tidak bisa dilihat piece by piece [bagian demi bagian]. tidak bisa dilihat satu poin, itu kan ada sekian banyak poin. Itu menjadi satu kesatuan," ujar dia.

Tata lalu berkata, "Tentu kalau hanya satu piece kita tidak setuju. Itu harus menjadi satu kesatuan, outcome yang holistic. Itu yang kita setuju, itu yang kita bahas, dan itu yang disepakati oleh para peserta yang ada di situ."

Lihat Juga : Swedia Mohon Uni Eropa Bekukan Kerja Sama Dagang dengan Israel

Belakangan ini, sejumlah media asing menyoroti sejumlah poin dalam deklarasi tersebut. Beberapa poin yang jadi sorotan adalah kecaman terhadap Hamas dan dukungan pelucutan senjata terhadap kelompok tersebut.

Deklarasi tersebut juga mengecam agresi Israel di Palestina, meminta akses bantuan kemanusiaan, dan meminta komitmen pemerintah Israel terhadap Solusi Dua Negara.

Dalam poin 11 di Deklarasi Palestina berbunyi tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai.

Mereka juga menyambut kebijakan Otoritas Palestina Satu Negara, Satu Pemerintahan, Satu Senjata dan berjanji mendukung implementasinya.

"Dalam konteks perang di Gaza Hamas harus mengakhiri kekuasaan di wilayah tersebut dan menyerahkan senjata ke Otoritas Palestina dengan keterlibatan dan dukungan internasional," lanjut poin tersebut.

Dalam poin 4, mereka juga mengecam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel ke Palestina.

"Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada tanggal 7 Oktober 2023.. Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan.," demikian kalimat di poin tersebut.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Negara-negara Arab Kecam Hamas sampai Iran Tes Rudal S-400 Rusia

Deklarasi tersebut juga menyinggung soal pemindahan paksa warga Palestina. Menurut deklarasi itu, perang, pendudukan, teror, dan pemindahan paksa, tak dapat memberikan perdamaian maupun keamanan. Hanya solusi politik yang dapat mewujudkan.

Mereka meyakini satu-satunya cara adalah mengakhiri konflik Israel-Palestina dan menerapkan Solusi Dua Negara dengan hukum internasional.

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional sebagai solusi konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara yang merdeka, berdaulat, berdampingan, damai, dan saling menghormati.

"Solusi ini juga merupakan cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan dalam segala bentuknya dan segala bentuk destabilisasi yang dilakukan oleh aktor non-negara, mengakhiri terorisme dan kekerasan dalam segala bentuknya, menjamin keamanan kedua bangsa dan kedaulatan kedua negara, serta mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan integrasi regional yang menguntungkan seluruh rakyat di kawasan," lanjut deklarasi itu.