Korsel Mulai Bongkar Pengeras Suara Anti-Korut di Perbatasan

Pemerintah Korea Selatan mulai membongkar pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyiarkan musik K-pop dan laporan berita ke wilayah Korea Utara.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintahan baru di Seoul untuk meredakan ketegangan dengan Pyongyang.

"Hari ini militer telah memulai proses pembongkaran pengeras suara," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Lee Kyung-ho, kepada awak media pada Minggu (3/8).

Ia menyebut langkah ini sebagai upaya praktis untuk membantu menurunkan eskalasi ketegangan, asalkan tidak mengganggu kesiapsiagaan militer.

Semua pengeras suara yang dipasang di sepanjang perbatasan akan dibongkar sepenuhnya pada akhir pekan ini. Namun, ia tidak merinci jumlah unit yang akan dilepas.

Penghentian siaran propaganda ini menyusul perintah langsung dari Presiden Lee Jae Myung, yang baru-baru ini terpilih setelah presiden sebelumnya dimakzulkan akibat deklarasi darurat militer yang gagal.

Presiden Lee menyatakan keputusan ini diambil untuk "mengembalikan kepercayaan" antara kedua Korea.

Sebelumnya pada Juni lalu, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa kedua belah pihak telah menghentikan siaran propaganda di zona demiliterisasi (DMZ), tidak lama setelah Korea Utara menghentikan transmisi suara-suara aneh yang selama ini dikeluhkan warga Korea Selatan di wilayah perbatasan.

Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara sempat berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintahan sebelumnya di Seoul mengambil sikap keras terhadap Pyongyang, yang semakin mempererat hubungan dengan Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Korea Selatan mulai kembali menyiarkan propaganda tahun lalu sebagai respons atas kiriman balon berisi sampah dari Korea Utara ke wilayah Selatan.

Namun, Presiden Lee menegaskan komitmennya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk membuka dialog tanpa prasyarat.

Meski demikian, Korea Utara sejauh ini menolak tawaran dialog tersebut.

"Jika Republik Korea (ROK) mengira bisa membalikkan semua yang telah terjadi hanya dengan kata-kata sentimental, itu merupakan kesalahan perhitungan yang sangat serius," kata Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, pekan lalu.

Sebagai catatan, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam status perang karena Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.