Ratusan Pengusaha Desak Inggris Ambil Tindakan Tegas ke Israel

Ratusan pengusaha dan profesional mendesak pemerintah Inggris mengambil sikap tegas kepada Israel yang melakukan genosida ke warga Palestina wilayah Jalur Gaza. Lebih dari 700 pengusaha dan profesional terkemuka mendesak embargo senjata, sanksi, dan pengawasan kepada Israel.

Ratusan tokoh bisnis di Inggris, termasuk mantan penasihat raja dan keturunan korban Holocaust, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap Israel seiring memburuknya krisis di Gaza.

Hingga Kamis (21/8), sebanyak 762 orang telah menandatangani pernyataan yang menyerukan agar Inggris menghentikan seluruh perdagangan senjata dengan Israel. Mereka juga mendesak pemerintah Inggris untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dituduh melanggar hukum internasional, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional.

Selain itu, mereka meminta sistem penyaringan agar Inggris tidak secara tidak langsung membiayai perusahaan-perusahaan yang terlibat, serta menegakkan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang bisnis dan hak asasi manusia dalam seluruh sistem ekonomi di negara itu.

Lihat Juga : Tentara Israel Syok Masih Disuruh Caplok Gaza: Harusnya Sudah Berakhir

"Kami melihat hal ini tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai tanggung jawab profesional - sesuai dengan kewajiban kami untuk bertindak demi kepentingan terbaik ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang," bunyi pernyataan tersebut, melansir Aljazeera, Jumat (22/8).

"Inggris harus memastikan bahwa tidak ada bisnis - baik melalui produk, layanan, atau rantai pasokan - yang berkontribusi pada kejahatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung," lanjut pernyataan itu.

Tokoh dan pengusaha yang ikut menandatangani pernyataan itu di antaranya mantan penasihat kerajaan Jonathon Porritt CBE; konsultan keberlanjutan Adam Garfunkel; Frieda Gormley, pendiri merek desain interior mewah House of Hackney; filantropis terkemuka yang pernah memimpin Unilever, Paul Polman; dan Geetie Singh-Watson MBE, seorang pengusaha makanan organik - serta profesional lain yang telah dianugerahi penghargaan Member of the British Empire (MBE).

Mereka berjanji untuk mendukung pemerintah Inggris dalam proses refleksi dan tindakan yang berkelanjutan.

Mereka juga bakal meninjau operasinya, rantai pasokan, aliran keuangan, dan pengaruh mereka untuk membantu memajukan perdamaian, menegakkan hak asasi manusia, dan memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.

"Bisnis tidak dapat berhasil di masyarakat yang hancur," kata Polman.

"Saatnya para pemimpin bisnis menunjukkan keberanian, bersuara, dan menggunakan pengaruh kami untuk menegakkan hukum internasional," lanjut dia.

Jumlah profesional yang menandatangani surat tersebut terus bertambah saat warga Palestina di Jalur Gaza. Israel masih terus melakukan invasi Gaza City di tengah krisis kelaparan akibat blokade di Jalur Gaza.

"Kita sebagai pelaku usaha perlu membenarkan keberadaan kita dan menyadari bahwa semua orang di mana pun berhak diperlakukan secara adil," kata Garfunkel.

"Keluarga saya korban Holocaust. Ayah saya beruntung bisa melarikan diri bersama saudaranya dan orang tuanya ke Inggris. Nenek buyut saya dibawa ke hutan, ditembak, dan dikubur dalam kuburan massal, dan dari pengalaman itu, saya mengambil keyakinan yang kuat bahwa setiap orang penting, bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia, bahwa penganiayaan berdasarkan identitas etnis selalu salah, di mana pun itu terjadi," lanjut dia.

Agesi Israel ke wilayah Gazza telah menewaskan lebih dari 60.000 orang dalam 22 bulan sejak 7 Oktober 2023.

"Namun, kampanye militer pemerintah Israel yang terus berlanjut merupakan serangan yang tak henti-henti dan tak dapat dibenarkan terhadap warga sipil, melanggar batas-batas moral dan prinsip-prinsip inti Konvensi Jenewa," tambahnya.

Porritt, yang telah memberikan nasihat kepada Raja Charles mengenai isu-isu lingkungan selama 30 tahun ketika raja tersebut masih memegang gelar Pangeran Wales dan pernah memimpin komisi pembangunan berkelanjutan yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Tony Blair, mengatakan bahwa surat tersebut mencerminkan peran bisnis dalam masyarakat pada masa kritis.

"Situasi ini kini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Dan secara spesifik, ini merupakan genosida terhadap rakyat Palestina, khususnya di Gaza," katanya.

Perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan hak asasi manusia di negara-negara tempat mereka beroperasi, katanya. "Hal ini memberikan arahan yang sangat kuat mengenai mengapa para pemimpin bisnis perlu terlibat pada tahap ini."

Porritt baru-baru ini menjadi sorotan media Inggris karena dukungannya terhadap Palestine Action, kelompok protes yang dilarang oleh pemerintah Inggris beberapa minggu lalu sebagai organisasi teroris.

Ini Negara Kuat yang Akan dan Belum Mau Akui Palestina (Foto: CNN Indonesia/Agder Maulana)