Banjir di Pakistan Tewaskan 368 Orang, Otoritas Pemerintah Tuai Kritik

Otoritas Pakistan tuai kritik gara-gara banjir bandang dan hujan deras yang telah menewaskan 368 orang dan merusak sejumlah infrastruktur di Khyber Pakhtunkhwa pekan ini. 

Sebuah laporan audit terbaru menyoroti masalah serius terkait efektivitas, prioritas, dan kesiapan Otoritas Manajemen Bencana Nasional (NDMA) Pakistan dalam menghadapi darurat nasional.

Kondisi tak kalah parah juga terjadi di Punjab Selatan, di mana luapan Sungai Indus, Chenab, dan Sutlej memaksa ribuan keluarga mengungsi. Sementara itu, hujan deras di Karachi baru-baru ini membuat pusat ekonomi Pakistan tersebut lumpuh total.

Alih-alih menunjukkan respons nasional yang cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya memadai, laporan audit justru menyebut buruknya pengelolaan mandat dan dana oleh NDMA.

Salah satu temuan paling mengejutkan adalah penggunaan dana tidak sah sebesar 23,254 juta rupee (sekitar Rp1,3 miliar) dari Dana NDMA untuk jasa manajemen acara, sebuah penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesiapsiagaan bencana dan bantuan darurat.

Audit juga mengungkap pemberian kontrak bernilai 5,674 miliar rupee (sekitar Rp327 miliar) kepada perusahaan milik negara untuk proyek saluran Gujjar dan Orangi di Karachi dengan harga yang dinilai terlalu mahal dan tanpa transparansi.

Hal yang lebih parah, terdapat pengadaan tenda keluarga dengan sistem pra-kualifikasi, bukan melalui lelang terbuka, yang menyebabkan kerugian 4,829 miliar rupee. Praktik semacam ini dianggap menunjukkan pola kelalaian serius, bahkan diduga korupsi, yang merugikan masyarakat rentan yang justru harus dilindungi NDMA.

Dalam beberapa keadaan darurat terakhir, hampir tidak ada bukti kehadiran atau operasi penyelamatan besar yang dipimpin NDMA.

Distribusi bantuan juga disebut tidak berjalan cepat, dan upaya mitigasi banjir minim. Sebagian besar bantuan justru datang dari otoritas bencana provinsi, militer, dan kelompok masyarakat sipil, sementara NDMA nyaris absen.

Hal ini membuat kinerja lembaga ini memicu frustrasi publik. Laporan Auditor Jenderal Pakistan (AGP) menegaskan adanya ketidakpuasan luas atas kinerja NDMA, terutama terkait kampanye kesadaran, kesiapsiagaan, dan kerja lapangan. Ketidakpuasan itu kini semakin mendalam.

Melihat ke depan, temuan AGP harus menjadi momentum untuk akuntabilitas dan reformasi. Langkah awal adalah mengusut serta menindak pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana. Hanya dengan itu kepercayaan publik terhadap NDMA dapat dipulihkan.