Trump Beri Tenggat Hamas Terima Proposal Gencatan Senjata 5 Oktober

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menetapkan Minggu (3/10) malam sebagai batas waktu bagi Hamas untuk menerima proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang ia ajukan.

Trump menyebut ini sebagai "kesempatan terakhir" bagi kelompok Palestina tersebut. Pada hari Jumat (3/10), Trump mengatakan Hamas harus menerima kesepakatan itu paling lambat pukul 6 sore waktu setempat pada hari Minggu (5/10).

Ia memperingatkan bahwa jika kesepakatan itu tidak disetujui, "kehancuran total, yang belum pernah dilihat siapa pun, akan meletus terhadap Hamas."

"Sebagai balasan atas serangan terhadap peradaban pada 7 Oktober (2023), lebih dari 25.000 'tentara' Hamas telah terbunuh. Sebagian besar sisanya telah dikepung dan secara militer terjebak, hanya menunggu saya memberi aba-aba, 'maju,' agar nyawa mereka segera dimusnahkan," tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, seperti dilansir Anadolu.

"Sehubungan dengan sisanya, kami tahu di mana dan siapa Anda, dan Anda akan diburu, dan dibunuh. Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan area potensi kematian besar di masa depan ini menuju bagian Gaza yang lebih aman. Semua orang akan diurus dengan baik oleh mereka yang siap membantu," tambahnya.

Peringatan PBB di Tengah Intensifikasi Serangan

Trump tidak merinci area "potensi kematian besar di masa depan" yang ia maksud, namun Israel telah meningkatkan kampanyenya di Kota Gaza dalam beberapa pekan terakhir.

PBB melaporkan pada hari Kamis bahwa lebih dari 417.000 orang telah mengungsi dari Gaza utara sejak pertengahan Agustus. PBB juga memperingatkan kondisi yang mengerikan dan tidak aman di Gaza selatan, tempat warga sipil diperintahkan oleh pasukan Israel untuk pindah.

Kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, menekankan di platform X bahwa "pertempuran berlanjut di Kota Gaza. Akses ke utara sulit. Upaya kemanusiaan tanpa hambatan sangat dibutuhkan, tetapi banyak petugas kemanusiaan terpaksa menangguhkan operasi."

Ia menambahkan, "Mengeluarkan perintah pengungsian tidak membebaskan pihak-pihak yang berkonflik dari tanggung jawab: banyak warga sipil tetap tinggal dan harus dilindungi."

Israel telah memberlakukan blokade di Gaza, yang merupakan rumah bagi hampir 2,4 juta orang, selama hampir 18 tahun. Blokade itu semakin diperketat pada bulan Maret ketika Israel menutup penyeberangan perbatasan dan memblokir pengiriman makanan dan obat-obatan, mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Sejak Oktober 2023, pengeboman Israel telah menewaskan hampir 66.300 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.

PBB dan kelompok hak asasi manusia telah berulang kali memperingatkan bahwa Gaza sedang dibuat tidak layak huni, dengan kelaparan dan penyakit yang menyebar dengan cepat di tengah pengungsian massal.