Apakah Peace Plan Trump Bisa Mewujudkan Pembentukan Negara Palestina?

Israel dan Hamas sudah menyepakati gencatan senjata usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan resolusi soal Jalur Gaza, Palestina yang menyinggung pasukan penjaga perdamaian internasional.

Namun, sejumlah pihak mengatakan kesepakatan dan resolusi itu tak menguntungkan Palestina serta meminggirkan hak-hak warga Gaza yang justru paling terdampak imbas agresi Israel.

Lalu, apakah peace plan yang diusulkan Trump bisa mewujudkan pendirian Negara Palestina?

Eks wakil menteri Luar Negeri sekaligus founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan seluruh pihak harus mendukung kerangka perdamaian itu.

Lihat Juga : Berapa Harga 300 kg Zamrud yang Ditemukan Istana Presiden Madagaskar?

"Saya khawatir, bahwa Hamas dan kelompok lain telah membuat pernyataan yang mengkritik kerangka kerja perdamaian yang diumumkan PBB, yang pada dasarnya merujuk ke proposal perdamaian Trump," kata Dino konferensi pers membahas acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Dia lalu berkata, "Sekali lagi, tanpa menilai apakah Hamas benar atau salah, faktanya semua orang harus menyetujui dan mendukung kerangka kerja perdamaian tersebut."

Lebih lanjut, Dino menekankan saat ini yang terpenting dan perlu diawasi adalah apakah kerangka perdamaian itu bisa membawa ke solusi dua negara.

Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional dengan mendirikan dua negara yang saling berdampingan, saling menghormati, dan saling mengakui kedaulatan masing-masing.

"Saya terdorong kata-kata dalam perjanjian damai Trump yang menyebut dia akan memfasilitasi dialog, yang tidak ada antara Israel dan Palestina, di jalur politik ke depan. Saya terdorong oleh hal itu," kata Dino.

Dia menegaskan penting bagi komunitas internasional memastikan dialog tersebut merupakan tujuan akhir bagi semua orang, terutama saat ada persepsi yang berkembang Israel tak mau ada negara Palestina.

Lihat Juga : Eks Wamenlu Puji Diplomasi Prabowo: Sangat Aktif, Setahun 25 Negara

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain berulang kali menyatakan mereka tak mau ada negara Palestina. Sebab, eksistensi negara tersebut dianggap mengancam keberadaan negeri Zionis.

Di luar itu, Israel juga terus memperluas aneksasi wilayah di Palestina.

Pekan lalu, Kementerian Urusan Permukiman Israel meluncurkan rencana perluasan di daerah sekitar Penyeberangan Nitzana, dekat perbatasan Mesir.

Dalam dokumen yang mereka rilis, kementerian menegaskan inisiatif itu untuk "memperkuat keberadaan Yahudi" di wilayah perbatasan. Mereka juga menyebut langkah ini upaya mengekang penyelundupan senjata dan meningkatkan keamanan.

Lihat Juga : Kenapa Eropa Tolak Proposal Damai Ukraina-Rusia Gagasan Trump?

Tak cuma itu, pada Agustus lalu, Israel mengesahkan rencana memperluas pendudukan di Tepi Barat dengan mendirikan 3.401 unit rumah atau disebut proyek E1. Rencana ini membuat wilayah tersebut terbelah jadi dua.

Pembangunan itu juga nantinya akan menghubungkan Yerusalem ke permukiman Maale Adumim. Proyek tersebut membuat masa depan Ibu Kota Palestina yang selama ini digaung-gaungkan mustahil tercapai. Lebih jauh, pendirian Negara Palestina kian terkikis.