Eks Ajudan PM Malaysia Anwar Hadapi Dakwaan Kasus Korupsi

Mantan ajudan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Shamsul Iskandar Mohd Akin, menjalani sidang dakwaan terkait kasus korupsi di Pengadilan Kuala Lumpur pada hari ini, Kamis (4/12).

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, polisi mengerahkan personel serta menempatkan mereka di titik-titik rawan.

Warga dan awak telah media memadati kompleks persidangan sejak pukul 07.00 waktu setempat meski hujan deras. Sidang dimulai pukul 09.00.

Saat tiba di pengadilan, Shamsul mengenakan kemeja lengan pendek dengan motif hijau toska bercampur kuning. Selain dia, pebisnis Albert Tei juga menghadiri sidang dakwaan.

Tei tampak mengenakan kaos berkerah hijau toska. Pengusaha itu dan Shamsul tiba dengan pengawalan sejumlah petugas, demikian dikutip New Straits Times.

Shamsul dan Tei menghadapi empat dakwaan. Keempat dakwaan itu terkait tuduhan bahwa Shamsul menerima uang dan barang dari Tei senilai 176.829 atau sekitar Rp712 juta sehubungan dengan persetujuan lisensi eksplorasi mineral di Sabah.

Namun, Shamsul membantah tuduhan tersebut. Tei, dalam persidangan itu, juga mengaku tak bersalah atas tuduhan menawarkan suap antara November 2023-Maret 2024.

Komisaris Utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) Azam Baki sebelumnya mengonfirmasi Shamsul dan Tei akan menghadapi empat dakwaan.

Di hari sebelumnya, Anwar menegaskan tak akan ada campur tangan dari pemerintah ke MACC yang menangani kasus mantan ajudannya itu.

"Terkait kasus yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), apa lagi yang mereka inginkan dari saya? Dia sudah diborgol dan (MACC) memakai seragam oranye," kata Anwar, dikutip The Star.

"Kalau saya punya pengaruh, banyak kasus serius yang tidak ada penangkapannya. (Apakah Oposisi) masih belum puas?" imbuh dia.

Pihak berwenang telah menahan Shamsul dan Tei pada 29 November usai Pengadilan Magistrat Putrajaya menyetujui permohonan MACC untuk menyelesaikan penyelidikan.

Kasus itu menyangkut tuduhan bahwa Tei menyuap Shamsul Iskandar untuk mendapat kembali sejumlah dana yang dilaporkan didistribusikan ke beberapa anggota dewan Sabah, demikian dikutip Bernama.