Deret Negara Kecam AS Tangkap Presiden Venezuela Maduro

Sejumlah kepala negara bereaksi keras merespons tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang melancarkan operasi militer dengan menangkap Presiden Venezuela Nicolàs Maduro.

AS melancarkan serangan militer dan menculik Presiden Venezuela Nicolàs Maduro di kediamannya di Caracas.

Lihat Juga : Paus Leo XIV Soal AS Tangkap Maduro: Rakyat Venezuela Harus Diutamakan

Maduro dan istrinya ditangkap tengah malam saat sedang tidur.

Penangkapan ini merupakan puncak agresi Trump ke Venezuela sejak periode pertama ia memimpin. Penangkapan Maduro menambah panjang daftar pemimpin negara yang ditangkap oleh AS.

Tindakan AS ini sontak menuai kecaman dari sejumlah negara. CNNIndonesia.com merangkum negara-negara yang mengecam tindakan AS, berikut daftarnya:

Korea Utara

Korea Utara menyebut tindakan Trump tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam sebuah pernyataan resmi yang dimuat kantor berita KNCA, mengatakan bahwa mereka dengan tegas mengecam tindakan AS yang mencari dominasi dan dilakukan di Venezuela.

"Peristiwa ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat Amerika Serikat yang brutal dan bertindak seperti negara bandit," demikian pernyataan jubir Kemenlu Korut, melansir AFP, Minggu (4/1).

Korea Utara dikenal sebagai pendukung vokal pemerintahan Maduro di Caracas.

Korea Utara juga menyerukan agar masyarakat internasional menyuarakan protes dan kecaman keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai kebiasaan Amerika Serikat melanggar kedaulatan negara lain.

China

Selain itu, China juga mengecam tindakan Trump yang telah melanggar hukum internasional.

China mendesak Trump untuk segera membebaskan Maduro dan istrinya Cilia Flores yang juga ikut ditangkap. Selain itu, China meminta ke AS menjamin keselamatan pribadi mereka.

"Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela," kata Kementerian Luar Negeri China mengutip AFP, Minggu (4/1).

Lihat Juga : Presiden Brasil Kutuk Trump Tangkap Maduro: Dunia Menuju Kekacauan

Malaysia

Kecaman juga datang dari negara tetangga RI yakni Malaysia. Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim prihatin dengan apa yang telah dilakukan Trump.

Lewat unggahan di akun Instagram resminya, Anwar menyebut tindakan AS telah melanggar hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara. Dia meminta Maduro dan istrinya dibebaskan.

"Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat," tulis Anwar.

Dia menyebut tindakan AS akan menjadi preseden yang berbahaya lantaran akan mengikis batas penggunaan kekuasaan antar-negara dan melemahkan kerangka hukum yang mendasari tatanan internasional.

"Apa pun alasannya, pemecatan paksa kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya," kata Anwar.

Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva meminta komunitas internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan dan bersikap tegas terhadap tindakan AS menangkap Nicolas Maduro.

Ia menegaskan Brasil mengutuk tindakan tersebut karena dinilai melanggar hukum internasional.

"Komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu merespons ini dengan tegas. Brasil mengutuk tindakan ini dan tetap siap untuk mempromosikan dialog dan kerja sama," kata Lula melalui akun X-nya @LulaOficial dikutip Minggu (4/1).

Lihat Juga : AS Cabut Larangan Terbang di Karibia Usai Berhasil Culik Maduro

Uni Afrika

Uni Afrika (UA) mengeluarkan pernyataan keras dan mengutuk aksi AS yang disebut 'menculik' Presiden Venezuela Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, serta menyerang lembaga-lembaga penting di Caracas.

Dalam pernyataannya yang dirilis pada Sabtu (3/1), badan Afrika tersebut menyatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan dengan keprihatinan mendalam. Uni Afrika mengatakan penculikan Maduro dan tindakan militer terhadap lembaga-lembaga negara menimbulkan kekhawatiran serius tentang penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan bangsa.

Badan kontinental tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara serta hak rakyat menentukan nasib sendiri, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.