AS Agresi Venezuela, Apa yang Harus Dilakukan RI hingga Dunia?
Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump meluncurkan agresi ke Ibu Kota Venezuela, Caracas, dan menangkap Presiden Nicolas Maduro pada akhir pekan lalu.
Serangan udara AS di Caracas menyebabkan 80 orang tewas dan korban kemungkinan akan terus bertambah. Gempuran itu juga membuat sejumlah fasilitas sipil hancur.
Dunia bersikap beragam. Ada negara yang mengecam keras seperti Malaysia dan Norwegia, ada pula negara yang cuma meminta semua pihak menahan diri seperti Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Negeri Norwegia menyatakan dengan tegas penangkapan serta operasi AS di Venezuela melanggar hukum internasional.
Para pakar meyakini dunia harus bertindak lebih jauh untuk memastikan kejadian semacam itu tak berulang.
Lalu, apa yang perlu dilakukan dunia termasuk Indonesia terkait agresi Amerika Serikat di Venezuela?
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii mengatakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia perlu membawa isu tersebut ke dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Untuk memastikan bahwa tindakan sewenang-wenang negara besar terhadap negara berdaulat dihormati. Sebab jika dibiarkan, maka kedepan negara-negara kecil akan menjadi sasaran hegemoni dan dominasi negara besar," kata Sya'roni saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (5/1).
Lebih lanjut, Sya'roni mengatakan tindakan unilateral AS memasuki wilayah Venezuela bertentangan dengan hukum internasional dan konsensus PBB, dalam hal ini Piagam PBB.
Dalam pasal 2 Piagam PBB tertera bahwa setiap negara harus menahan diri menggunakan kekuatan militer untuk melawan negara lain dan menghargai kedaulatan mereka.
AS juga tak mengantongi mandat DK PBB untuk meluncurkan operasi di Venezuela.
Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock mengatakan Piagam PBB harus menjadi kerangka panduan di hari mendatang bagi para negara anggotanya.
"Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin tercipta ditegakkan, bukan jika kekuasaan yang menentukan kebenaran," kata Baerbock, dikutip situs resmi PBB.
Tak lama setelah gempuran AS di Caracas, Kolombia dan Venezuela meminta DK PBB untuk menggelar rapat darurat. Pertemuan akan digelar pada Senin pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB.
Di kesempatan ini, Sya'roni memandang AS tak perlu cawe-cawe urusan politik dalam negeri negara lain.
"Sebab Presiden Maduro merupakan pemimpin legitimate (sah) di negaranya. Urusan domestik menjadi wewenang rakyat Venezuela untuk memutuskan," ucap dia.
Sejak di periode pertama pemerintahan Trump, AS enggan mengakui kepemimpinan Maduro di Venezuela karena dianggap mencurangi pemilu dan tak demokratis.
Selama memimpin, Maduro juga dianggap otoriter dan menyingkirkan oposisi dengan cara apapun.
Asisten Profesor Hubungan Internasional dari University of Manchester Inggris, Yusra Suedi juga mencatat hukum internasional secara tegas melarang campur tangan urusan negara lain.
"Apakah Maduro tak populer, menindas, atau tidak sah, bukan berarti negara lain berhak memaksakan perubahan rezim dengan kekerasan," kata Yusra dalam tulisan yang dirilis di situs pribadi Simplified Approach to International Law (SAIL).
CNNIndonesia.com sudah menghubungi dan mendapat izin untuk mengutip tulisan Yusra di platformnya.
Yusra turut menggarisbawahi tindakan yang harus dilakukan negara-negara lain. Menurut dia komunitas internasional perlu dengan sangat jelas mengecam langkah Amerika Serikat.
Dia lalu mencontohkan pernyataan samar soal keprihatinan atau dukungan dari Ketua Komisi Uni Eropa Ursula Von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Pernyataan kedua orang itu terkesan menyalahkan kepemimpinan Maduro dan tak mengecam apapun soal agresi AS di Venezuela. Menurut Yusra pernyataan itu tidak cukup.
"Jika kita menerima dunia tanpa menghormati hukum internasional dan di mana kekuatan lah menentukan kebenaran, ini tak akan berhenti di sini," ucap Yusra.
Dia lalu berkata, "Rusia akan melakukan hal yang sama dengan Ukraina, China dengan Taiwan, dan AS di Greenland dan sekitarnya."
Trump belum lama ini juga memberi sinyal AS akan melakukan hal yang sama seperti Venezuela ke Kuba dan Kolombia.
Bersambung ke halaman berikutnya...
