Nepal Adopsi Teknologi China, Komunitas Tibet Hadapi Pengawasan Ketat
Praktik otoritarianisme digital yang dikembangkan China di Tibet selama lebih dari satu dekade kini dinilai menjadi cetak biru bagi perluasan sistem pengawasan di sejumlah negara Asia.
Nepal muncul sebagai contoh penting bagaimana ekspor teknologi China tidak hanya memperluas pemantauan lintas negara terhadap komunitas Tibet, tetapi juga berpotensi menggerus kedaulatan serta kebebasan demokratis negara penerimanya.
Peneliti dari Tibet Policy Institute, Tenzin Dalha, menyebut transformasi Tibet menjadi wilayah dengan pengawasan hampir total, yang kerap digambarkan aktivis HAM sebagai "jaring di langit dan perangkap di darat," kini tidak lagi terbatas di dalam negeri China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang disempurnakan di Tibet kini diekspor ke luar negeri. Ini bukan hanya isu hak asasi manusia domestik China, tetapi model teknologi yang memungkinkan represi melintasi batas negara," kata Dalha.
Nepal sebagai simpul kunci
Nepal dinilai menjadi simpul strategis dalam perluasan jaringan pengawasan tersebut, baik karena kedekatan geografisnya dengan Tibet maupun keberadaan komunitas pengungsi Tibet yang signifikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Nepal meningkatkan adopsi infrastruktur pengawasan buatan China, seiring menguatnya kerja sama keamanan bilateral dan investasi dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).
Menurut Dalha, perkembangan ini menciptakan situasi baru bagi pengungsi Tibet di Nepal.
"Teknologi pengawasan ini melayani dua tujuan sekaligus: memperkuat kepentingan geopolitik Beijing dan memungkinkan pemantauan terhadap komunitas Tibet yang dianggap sensitif secara politik," ujarnya.
Laporan dari Kathmandu dan kota-kota lain menunjukkan kamera pengawas buatan China dipasang di wilayah dengan konsentrasi warga Tibet tinggi, termasuk di sekitar biara, pusat kebudayaan, dan permukiman pengungsi. Pemasangan tersebut berjalan seiring dengan kesepakatan keamanan Nepal-China yang dinilai semakin membatasi ruang gerak komunitas Tibet.
Dampak teknologi pengawasan ini, menurut Dalha, tidak berhenti pada komunitas Tibet. Ia menilai adopsi sistem pengawasan China mengubah keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu di Nepal secara keseluruhan.
"Kamera dan sistem pengenal wajah yang dipasang atas nama keamanan publik dapat digunakan untuk memantau perbedaan pendapat politik, melacak jurnalis, dan menciptakan basis data aktivitas warga sehari-hari," kata Dalha.
Ia menyoroti lemahnya regulasi perlindungan data, minimnya transparansi, serta ketiadaan pengawasan independen di Nepal, yang membuat sistem pengawasan tersebut beroperasi dengan akuntabilitas yang sangat terbatas.
Selain isu kebebasan sipil, Dalha juga menekankan risiko keamanan nasional. Menurutnya, struktur industri teknologi China dan hubungannya dengan negara menciptakan kerentanan bagi negara penerima.
"Di bawah hukum China, perusahaan teknologi wajib bekerja sama dengan badan intelijen negara. Artinya, data yang dikumpulkan oleh sistem pengawasan berpotensi diakses oleh Beijing," ujarnya.
Bagi Nepal, kondisi ini memunculkan risiko kebocoran data sensitif, mulai dari informasi warga negara hingga aspek operasional pemerintahan. Ketergantungan jangka panjang pada satu pemasok teknologi juga memberi China daya ungkit strategis terhadap kebijakan luar negeri dan domestik Nepal, terutama mengingat posisi Nepal yang berada di antara India dan China.
Pengawasan lintas negara: kasus Tashi
Gambaran konkret pengawasan lintas negara ini tercermin dalam kisah seorang warga Tibet bernama samaran Tashi. Ia menceritakan pengalamannya setelah kembali ke Tibet usai bepergian ke Nepal sebagai pemandu wisata, termasuk mengunjungi Boudhanath Stupa dan sejumlah biara Tibet.
Setibanya di Tibet, Tashi dipanggil aparat keamanan untuk diinterogasi terkait aktivitasnya di Nepal. Ia sempat menyangkal kunjungan ke situs keagamaan demi menghindari sanksi. Namun, aparat menunjukkan dokumentasi rinci pergerakannya, termasuk waktu, lokasi, dan foto-foto keberadaannya di biara.
Akibatnya, lisensi kerja dan paspornya disita, dan ia menjalani interogasi berkepanjangan.
"Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana negara dapat memantau warganya bahkan ketika mereka berada di luar negeri, lalu menggunakan data tersebut untuk menghukum mereka setelah kembali," kata Dalha.
Seruan respons internasional
Dalha menilai situasi ini memerlukan perhatian serius komunitas internasional. Tanpa pembatasan terhadap ekspor dan impor teknologi pengawasan China, dunia berisiko menormalisasi model otoritarianisme digital yang pertama kali diuji di Tibet.
Ia mendorong penguatan tata kelola global teknologi, termasuk standar transparansi, penilaian dampak HAM, serta penyediaan alternatif teknologi yang menghormati kebebasan sipil bagi negara berkembang.
Khusus untuk Nepal, Dalha menekankan pentingnya undang-undang perlindungan data yang kuat, pengawasan independen terhadap sistem pengawasan, serta transparansi penuh atas kerja sama teknologi dengan China.
"Tanpa langkah korektif, Nepal berisiko kehilangan bukan hanya ruang sipilnya, tetapi juga kendali atas data dan kedaulatannya sendiri," ujarnya.
(dna)